JAKARTA - Anggota DPR dari Komisi IX , Chairul Anwar, mengungkapkan bahwa Departemen Kesehatan masih mempunyai paradigma lama (sakit) yaitu kuratif dalam membuat program di departemennya.
Hal ini tercermin dari pemanfaatan program dari Pagu Indikatif Departemen Kesehatan Tahun 2009.
Chairul mengatakan, "Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Keuangan dan Bapenas, Pagu Indikatif pada Tahun 2009 Departemen Kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp19,439 triliun. Departemen Kesehatan membuat 10 program utama dan 4 program penunjang. Dari 10 program utama tersebut alokasi (pemanfaatan) dana terbesar berada pada Program Upaya Kesehatan Perorangan sejumlah Rp9,374 triliun atau sebesar 48,20% dari keseluruhan program yang ada dalam pagu indikatif," ujar dia.
Hal tersebut terlihat dari bahan bahasan rapat dengar pendapat antara Departemen Kesehatan dan Komisi IX DPR pada 16 dan 23 Mei 2008.
Hal Ini membuat politisi asal PKS ini menilai bahwa paradigma berpikir Depkes masih paradigma sakit, di mana dalam program kesehatan perorangan ini yang nantinya akan dikelola Dirjen Bina Pelayanan Medik hampir keseluruhannya untuk pengelolaan operasional Rumah Sakit.
Dalam program upaya kesehatan perorangan (UKP) ini ada sekitar Rp5,466 triliun yang akan dianggarkan hanya untuk operasional Rumah Sakit atau sekitar 50% dari Program UKP tersebut. Chairul anwar mengungkapkan Depkes harus segera mengubah paradigma berpikirnya, dari kuratif menjadi preventif-promotif.
"Jika hal ini tidak berubah maka berapapun anggaran kesehatan yang diberikan ke Depkes, permasalahan-permasalahan kesehatan di Indonesia pasti tetap akan ada dan tidak akan berakhir. Depkes harus berpikir bahwa lebih penting mencegah masyarakat Indonesia supaya tidak terkena penyakit dari pada mengobati masyarakat yang sakit," ungkap anggota DPR asal daerah pemilihan Provinsi Riau ini.
Chairul Anwar tidak menampik bahwa perlu ada upaya mengobati masyarakat yang sakit, tapi sampai kapan kita harus terus menerus mengobati tanpa ada upaya pencegahan agar orang tidak jatuh sakit. Chairul mencontohkan permasalahan Gizi Buruk di Indonesia, masih banyak sekali kita dapatkan permasalahan yang kita dapatkan.
Di NTT ada 23 anak balita meninggal karena gizi buruk sepanjang tahun 2008, tercatat ada 12.818 anak mengalami gizi buruk dan 72.067 anak balita lainnya menderita gizi kurang. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah tertinggal tapi juga terjadi di Ibukota Negara, di Jakarta Utara tercatat 4 balita tewas karena menderita gizi buruk sepanjang tahun 2008 ini, 1.219 anak balita dalam kondisi pemantauan perbaikan gizi, diantaranya 788 anak balita menderita gizi kurang dan 431 anak balita mengalami gizi buruk sehingga harus dirawat di rumah sakit.
Menurut Chairul Anwar, Depkes sebaiknya mengalokasikan dana APBN ke dalam program-program kongkret yang mempunyai visi preventif dan promotif. Chairul mengatakan, "Depkes seharusnya mengaktifkan kembali program posyandu di seluruh daerah Indonesia sampai ke tingkat RT-RW, belakangan ini muncul kabar di media di beberapa daerah, program posyandu sudah tidak berjalan karena tidak ada dana oprasional. Posyandu merupakan ujung tombak pemerintah dalam rangka memperbaiki derajat Kesehatan Masyarakat,".
Program Desa Siaga adalah program yang harus dikembangkan terus oleh Depkes, tapi bagaimana mungkin program-program prventif ini bisa berjalan maksimal jika alokasi dana untuk hal tersebut kurang atau lebih kecil dibandingkan dengan program kuratif.
Chairul Anwar mengimbau, "Sebaiknya Depkes membuka diri dan pikirannya agar betul-betul dengan serius memperjuangkan kesehatan rakyat Indonesia, kerena Departemen ini adalah Departemen Kesehatan jangan sampai berubah nama menjadi Departemen Kesakitan, jika masih berfikir kuratif."
Berita ini kiriman dari:
Nama: Fathurrahman
Alamat: Gedung Nusantara I DPR RI, Lt 4 R. 0410, Senayan, Jakarta
Telp: 08129491629(jri)
