PADANGSIDIMPUAN - Pembangunan 1.500 unit rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Padangsidimpuan di Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terancam batal karena belum adanya rekomendasi dari Menteri Negara BUMN.
Akibatnya, pihak bank dalam hal ini BTN belum memberikan dana untuk pembuatan rumah tersebut. Kepala Bagian Infokom Kota Padangsidimpuan Rahmad mengatakan, sejak pembangunan rumah tersebut, pihaknya sudah membuat surat permohonan kepada menteri BUMN untuk memberikan rekomendasinya.
Menurut dia, sampai sekarang surat rekomendasi menteri BUMN itu belum juga ke luar. Alhasil, pembangunan 1.500 unit rumah PNS itu menjadi tersendat. Lahan yang mau dijadikan sebagai tempat berdirinya perumahan PNS itu awalnya milik PTPN III.
Setelah perusahaan itu memutuskan menghibahkan tanah itu kepada pemko, pemko mulai membangun perumahan bagi PNS khususnya yang ada di Kota Padangsidimpuan.
"Belakangan menteri BUMN belum mengeluarkan surat rekomendasinya. Kita berharap Menteri BUMN mengeluarkan rekomendasi agar semua persyaratan yang diminta pihak bank bisa dipenuhi," ujarnya.
Pembangunan 1.500 unit rumah untuk PNS ini adalah kebijakan untuk memperhatikan taraf kehidupan PNS yang ada di Kota Padangsidimpuan. Rencananya, rumah yang akan dibangun itu akan diproyeksikan untuk PNS. Sementara itu, Direktur Umum PT Solarindo Internusa Umar Siantar mengungkapkan, 1.500 unit rumah PNS ini dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (ha).
Tipe rumah yang dibangun adalah rumah sehat. Dia mengakui, pihaknya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp2 miliar untuk mendukung proyek tersebut. Tender pembangunan rumah ini dimulai sejak 2004 lalu.
"Rumah ini dibangun dengan ukuran 36/120 meter kubik. Pembangunan rumah ini juga ditata dan dirancang khusus sesuai dengan lokasi perumahan yang dibangun," ujarnya.
Lokasi perumahan ini dibangun tidak begitu jauh dari kompleks perkantoran dan Dinas Kota Padangsidimpuan. Seorang PNS tidak akan mengeluarkan biaya banyak untuk pergi ke tempat kerjanya. Wakil pimpinan umum PT Solarindo Internusa Andre Rahaja mengatakan, pembangunan 1.500 unit rumah ini rencananya akan dibangun secara bertahap.
Untuk tahap pertama dibangun 500 unit, nantinya tergantung permintaan pasarnya. "Kalau perkiraan saya, pembangunan perumahan PNS ini belum sampai 20% karena masih bermasalah dalam rekomendasi menteri BUMN," ungkapnya.
Berita ini kiriman dari:
Nama: Zia Ul Haq
Alamat: Kota Padangsidimpuan
Telp: 081264113181(jri)
