Sidang paripurna DPR akhirnya meloloskan usul hak angket kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Terkait hal itu, muncul spekulasi bahwa DPR berupaya penjatuhkan pemerintahan SBY-JK di tengah jalan.
Argumentasi pemerintah ketika menaikkan harga BBM sebesar 28 persen sebenarnya sudah jelas, yakni untuk menyelamatkan APBN-P tahun 2008 sebagai akibat dari tingginya harga minyak dunia. Bagi pemerintah, menaikkan harga BBM akan dapat menghemat anggaran Rp34,5 triliun.
Namun demikian, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyatakan, DPR merasa perlu memakai hak angket karena hak ini sifatnya investigatif: menggali keterangan para ahli dan semua pihak terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi BBM. Dengan memakai hak angket, diharapkan ada konklusi yang lebih obyektif, bukan asal kritis. Sebab, orientasi angket menyelidiki dan mencari solusi. Jadi lebih mendalam dan komprehensif ketimbang interpelasi.
Menurut Aria Bima, dalam konteks inilah relevansi hak angket BBM. Yang ingin diketahui DPR bukan sebatas mendengar apologi pemerintah, melainkan menguak lebih jauh ada apa sebenarnya di balik kebijakan minyak kita selama ini. Sebab, sejauh ini terlalu banyak hal terkait dengan BBM yang terkesan ditutup-tutupi. Tentang berapa biaya riil yang dikeluarkan Pertamina untuk mengolah minyak mentah per barel atau berapa sesungguhnya produksi dan konsumsi riil minyak kita, misalnya, tak ada yang tahu.
Sementara total impor BBM dan produksi minyak kita secara teoretis melebihi total konsumsi.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AAGN Ari Dwipayana menilai keputusan digunakannya hak angket DPR terhadap kenaikan harga BBM hanya merupakan "power game" politik, dan tidak sepenuhnya mengancam posisi kekuasaan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
AAGN Ari Dwipayana berpedapat, memang angket merupakan hak konstitusional DPR, dan sangat penting untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terhadap problematika termasuk mengenai kenaikan harga BBM. Tetapi ini masih cenderung permainan politik untuk memperkuat posisi tawar partai-partai politik.
Transparansi memang diperlukan dalam pengelolaan negara. Namun, penggunaan hak angket untuk mendengar penjelasan pemerintah terkesan berlebihan meskipun dimungkinkan menurut ketentuan yang ada. Karena itu, tidak heran jika langkah DPR dengan hak angketnya dicurigai berbagai kalangan sebagai upaya partai mencari popularitas menjelang Pemilu 2009. Bahkan, sebagian kalangan berspekulasi adanya upaya terselubung untuk menjatuhkan pemerintahan SBY-JK.
Martinus
Perum Citra Indah Blok A-10
Jonggol-Bogor (mbs)
