MADIUN - Verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol) di Madiun cenderung 'asal-asalan'. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) sebagai verifikator hanya mencari aman dari upaya protes parpol baru. Buktinya, meski ada sejumlah parpol administrasinya diduga fiktif, tetap dinyatakan lolos.
"Kami melihat kerja KPUK memang asal-asalan dan tidak mau ambil risiko. Kalau mau kerja sesuai aturan, sebenarnya banyak data parpol yang tidak akurat. Misalnya saja PDP di Kecamatan Geger dan Dolopo. Ada salah satu partai tidak punya kantor dan pengurusnya juga banyak yang hengkang ke partai lain, tapi datanya tetap masuk ke KPUK," kata Anang W, tokoh politik Kabupaten Madiun, Senin (30/6/2008).
Menurut Anang, seharusnya verifikasi faktual itu bukan hanya mendata administrasi, kepengurusan atau anggota parpol. Melainkan berfungsi membatasi parpol peserta pemilu.
"Jika cara kerja KPUK seperti itu, akibatnya parpol baru akan dengan mudah lolos pada Pemilu 2009, padahal mereka tidak memiliki anggota tetap dan tidak jelas segmentasi pemilihnya. Makanya perlu pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu," ujar mantan pengurus Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Kab Madiun ini.
Data di KPUK setempat, dari 16 parpol kesemuanya sudah diverifikasi dan yang dinyatakan lolos hanya 14 parpol. Diantaranya Partai Republikan, Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Gerindra, Partai Hanura, partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah, Partai Persatuan Serikat Indonesia, Partai PKNU, Partai PNBKI, Partai Republiku Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pemersatu Bangsa.
"Ada 2 parpol PDKB dan PSII yang tidak lolos. Untuk PDKB tidak dilampiri SK DPP dan PSII ketika ditinjau tidak jelas. Sehingga pihaknya masih kesulitan mencari sekretariat partai tersebut," kata Ketua Pokja Pencalonan dan Daftar Pemilih KPU Kab Madiun, Totok Suprapto.
Disinggung soal data kepengurusan parpol ada yang fiktif dan tudingan kerja KPU asal-asalan dalam verifikasi, Totok tidak membantah. Menurutnya, tidak semua data parpol yang masuk diverifikasi, hal itu disebabkan karena waktu, sehingga yang diverifikasi secara faktual langsung turun mengecek ke lapangan hanya sekitar sepertiganya dan sebagian dicek di kantor.
"Dari sisi keanggotaan, memang ada klaim anggota diantara partai. Sehingga KTP/KTA ada yang ganda. Sesuai aturan memang harus ketemu langsung dengan orangnya. Tapi KPU sendiri kesulitan melakukan kontrol. Sehingga kita turun ke lapangan hanya 1/3 nya yang kita cek. Ini semua karena waktu," ujar Totok seraya menambahkan jika ada persoalan akan dikembalikan ke KPU Provinsi.
Berita ini kiriman dari:
Nama: Aris
Alamat: Jalan Solo, Jiwan, Kota Madiun
Telp: 081335311152(jri)
