Berawal dari genjarnya media massa memberitakan sikap arogan negara tetangga yang mengakui Tari Pendet sebagai milik mereka. Berlanjut dengan pengakuan sepihak atas sebua pulau di provinsi Riau yang letaknya di Selat Malaka, dipromosikan melaui jaringan internet sebagai tujuan wisata milik negeri jiran tersebut. Reaksipun bermunculan dari masyarakat dalam negeri atas tindakan Malayasia tersebut. Menteri Pariwita dan Kebudayaan Jeru Wacik melakukan protes tertulis kepada Malaysia. Sayangnya ada sekelompk dalam masyarakat berekasi sangat berlebihanan terhadap Malaysia. Aksi ini dilakukan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera). Mereka berunjuk unjuk rasa dan melakukan sweeping warga Malaysia di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 8 September 2009.
Meski aksi tersebut hanya dilakukan beberapa orang, negeri jiran menganggap hal tersebut serius. Badan yang mengurusi mahasiswa mengimbau mahasiswa Malaysia di Indonesia untuk berhati-hati, menyusul laporan adanya aksi sweeping tersebut. Kemarahan yang ditunjukan beberapa orang ini dianggap lebih serius ketimbang laporan adanya 360 orang yang mendaftar sebagai sukarelawan 'ganyang Malaysia.
Aksi berlbeihan ini kemudian direkasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan sidang kabinet paripurna (10/9/2009) mengatakan bahawa tindakan sweeping yang dilakukan kelompok tertentu terhadap warga negara Malaysia merupakan tindakan yang berlebihan dan menjurus kekerasan.
Bahkan berpotensi menjadi masalah baru dan ancaman bagi WNI yang sedang beraktivitas di Malaysia.
Sweeping itu bukan langkah yang terbaik, itu justru masalah baru. Presiden menegaskan pemerintah sedang dan terus melakukan penyelesaian masalah yang ada dengan pihak Malaysia melalui saluran diplomatik. Langkah penyelesaian dilakukan juga melalui mekanisme dalam eminent Person Group (EGP), dan dalam hal itu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang menjadi wakil Indonesia.
Bila emosinal dikedepankan maka tindakan yang tidak etis akan dilakukan. Apakah mereka tidak berfikir bagaimana jika sekelompok masyarakat di Malaysia bertindak sama terhadap warga Indonesia di negerinya. Tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bagai WNI yang bekerja di sana atas tindakan balasan. Bertindaklah dengan akal sehat, bukan dengan otot. Harus disadari bahwa tindakan sweeping tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga membahayakan pencitraan Indonesia di mata dunia internasional.
Maximu Mere
Jl. Tambak, Jakarta
(mbs)
