Konsistensi kebijakan investasi asing kembali dipersoalkan oleh sejumlah investor yang bergerak di dalam industri energi. Soalnya pemerintah terkesan gampang memberikan statemen cap negative sehingga menabrak iklim kondusif bagi investor asing. Tidak mengherankan. Jika kemudian Newmont lebih memilih penyelesaian arbitrase internasional ketimbang diurus pejabat RI.
Tentu saja indeks citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak market friendly akan semakin melorot tajam di mata internasional, jika persidangan arbitrase mulai digelar. Ke depan, sebaiknya pemerintah hati-hati dalam memberikan statemen --apalagi mengambil keputusan-keputusan penting di sektor ini-- jika tidak ingin investor kabur ke negara lain dengan risiko akan menghadapi bumerang kampanye negative dari raksasa bisnis internasional.
Oleh karena itu, baik sekali jika pemerintahan SBY membatasi ruang gerak pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar berpuasa memberikan statemen, namun berikanlah ruang gerak seluas-luasnya untuk berpromosi dan menangguk investor asing sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk menjelaskan masalah ini, sebaiknya diberikan kepada pejabat terkait saja yang lebih bijaksana, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebagaimana dipahami, dalam dunia usaha, dikenal dengan pepatah My Word is My Bond, jadi apa yang diomongkan bukan hanya merupakan janji, namun juga mencerminkan kelakuan kita. Bijaksanakah, atau adakah conflict of interest atau adakah kepentingan tertentu di situ, atau sebaliknya. Tentu, yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah nurani yang tidak berbohong. Terima kasih.
Hormat kami,
Bunga Pratiwi,
Koordinator IndCare (Indonesia Care Group), Jakarta
(mbs)
