TEXT SIZE :
JAKARTA - Rencana DPR yang akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi banding RUU Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ke Alzajair dan Brazil tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada.
"Tidak ada urgensinya sama sekali, dan sangat tidak masuk akal DPR melakukan studi banding hanya untuk membahas masalah RUU Tanda Jasa dan Kehormatan harus ke luar negeri, wah repot kalau wakil rakyat kita seperti ini," ujar Kordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Rabu (26/3/2008).
Sebastian justru menduga apa yang dilakukan DPR tidak lebih adalah hanya untuk menghabiskan masa jabatannya untuk berjalan-jalan ke luar negeri. Jelasnya, apa yang dilakukan DPR adalah bentuk pemborosan.
Dia sangat menyesalkan apa yang akan dilakukan DPR sama sekali tidak melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya. "Seharusnya dia berkaca dari apa yang tengah dialami masyarakat kita akhir-akhir ini, di mana-mana rakyat masih antri minyak, ini jelas DPR kita sangat tidak peka," ungkapnya emosi.
Selain itu, apa yang dilakukan DPR hanya akan membuat rakyat marah. Bahkan bila ternyata pimpinan DPR juga mengizinkan anggotanya untuk tetap berangkat, artinya sama saja tidak memahami persoalan rakyat yang sebenarnya menjadi pemikiran DPR.
"Kita masih memahami bila memang kunjungan mereka ke luar negeri, untuk membahas persoalan-persoalan lain seperti masalah pangan, hukum, atau perekonomian negeri ini, kalau membahas persoalan tanda jasa itu, cukup di dalam negeri saja," papar Sebastian. (Amril Amarullah/Sindo/pie)
Bagi Pengguna Ponsel, 
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS