TEXT SIZE :
YOGYAKARTA - Saat ini Indonesia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda restorasi atau pemunduran ke masa lalu. Hal ini bisa merugikan bangsa Indonesia sendiri.
Beberapa bukti pembalikan Indonesia menuju jaman masa lalu antara lain dalam beberapa kasus seperti tidak berfungsinya komisi hukum baik di tingkat kejaksaan, hakim hingga kepolisian.
"Lihat saja sekarang fungsi Komisi Yudisial tidak jelas. Belum komisi di kejaksaan maupun kepolisian. Mana suara mereka ketika ada kasus Jaksa Urip kemarin serta kayu ilegal di Ketapang kemarin," kata Pakar hukum tatanegara Universitas Gajah Mada (UGM) Deny Indrayana dalam Simposium Nasional Kepemimpinan Pemuda 2008 di UC UGM, Sabtu (19/4/2008).
Selain itu lanjut Deny, proses pemunduran juga terlihat dalam proses pembuatan produk hukum oleh DPR seperti pembuatan UU Politik maupun Pemilu. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan jumlah maupun kriteria parpol yang sederhana justru dihilangkan dengan masih tampilnya parpol lama yang seharusnya tidak lolos ferifikasi namun tetap saja lolos.
Mereka lolos bahkan tanpa melalui proses penggabungan atau merger. Kondisi ini kata Deny bisa menimbulkan persoalan pasca pilpres 2009 yaitu adanya pemerintahan yang tidak efektif.
" Proses restorasi juga terjadi di tata negara kita seperti dalam pembuatan produk legislasi. Misalnya lolosnya parpol lama tanpa merger bisa menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif tahun 2009 besok," imbuh Deny.
Dengan melihat mulai munculnya indikasi Indonesia menuju masa lampau, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana cara memutus mata rantai restorasi tersebut. Deny menegaskan salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi proses pemunduran itu adalah dengan cara regenerasi.
" Regenerasi harus dilakukan. Tapi tentu saja generasi yang anti korupsi. Jangan yang pro korupsi," tegasnya.(Satria Nugraha/Trijaya/hri)
Bagi Pengguna Ponsel, 
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS