JAKARTA - Distribusi lembar soal Ujian Nasional (UN) yang dilakukan dengan tidak merata ke seluruh sekolah, dinilai merugikan pihak sekolah dan memberi  peluang terjadinya kebocoran.
"Ini masalah. Dan itu rugikan bagi yang mengalami keterlambatan dan juga bisa membuka peluang untuk bocor," kata Pengamat Pendidikan dari Perguruan Taman Siswa Darmaningtyas kepada okezone, Rabu (23/4/2008).
Seperti diberitakan sebelumnya, sebagian besar sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin 22 April kemarin, terlambat menerima soal ujian. Kemudian, Dinas Pendidikan setempat berinisiatif menggandakan sendiri lembaran soal.
Keterlambatan distribusi soal itu, kata Darmaningtyas, yang paling rawan terjadi adalah peluang kebocoran.
"Misalnya, antara daerah satu dengan lainnya berbeda waktu pelaksanaan, yang bagian terakhir kalau kreatif, tentu bisa cari bocoran, kan," katanya.
Selanjutnya, Darmaningtyas memberi catatan mengenai pengawasan pelaksanaan UN dengan melibatkan polisi intelijen. Menurutnya, kebijakan semacam itu terlalu berlebihan.
"Saya kira ketatnya pengawasan melibatkan intel tidak perlu. Beri kepercayaan pada guru dan dinas untuk melaksanakan UN dengan jujur," tandas Darmaningtyas.
Darmaningtyas menambahkan, dirinya telah mendapat laporan dari Lampung. Di daerah itu, katanya, ada Kepala Dinas Pendidikan yang menginstruksikan kepada guru maupun kepala sekolah agar memprioritaskan hasil UN, daripada prosesnya.
Menurut Darmaningtyas, kebijakan yang diambil Dinas Pendidikan itu akan memunculkan masalah serius terhadap kualitas lulusan.
"Ini memberi peluang manipulasi. Orang di bawahnya berusaha mencapai hasil terbaik, meski prosesnya melankukan cara-cara tertentu. Berarti, kan, tidak peduli proses," tandasnya.
Dampaknya adalah implementasi UN betul-betul tidak akan meningkatkan kejujuran dan mutu. "Tapi, proyek semata, proyek tahunan semata,"Â kata dia.(sis)
Dapatkan okezone launcher untuk BlackBerry http://bb.okezone.com/okezone.jad