News

JAKARTA - Tekanan untuk membubarkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dinilai justru menjadi pemicu terjadinya kekerasan.

"Permintaan membubarkan diri itu menimbulkan tekanan dan kekerasan pada Ahmadiyah dan melanggar hak konsitusi dari warga Ahmadiyah sendiri," kata Direktur Eksekutif Internatioanl Center for Islam and Pluralism (ICIP), Syafi'i Anwar, Kamis (8/5/2008).

Siang tadi, ICIP, LBH Jakarta, sejumlah kiai asal Jawa Tengah dan Jawa Timur serta tim pembela JAI Todung Mulya Lubis bertemu dengan Ketua Mahkamah Konsitusi Jimly Asshiddiqie didampingi sejumlah anggota MK.

Syafi'i mengungkapkan, dirinya menyayangkan rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

"Karena, itu (keyakinan JAI) hak konstitusi kebebasan beragama," katanya.

Syafi'i mencontohkan kekerasan pengaruh tekanan pembubaran JAI, yakni masyarakat penganut Ahmadiyah di Lombok sampai sekarang masih tinggal di camp-camp pengungsian. Selain itu, masjid di daerah Sukabumi dibakar massa.

Syafi'i juga amat menyayangkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terhadap JAI.

Syafi'i juga mengharapkan pemerintah bersikap netral dalam melihat persoalan ini. "Setidak-tidaknya tidak memihak," kata dia.

Syafi'i melihat, jika pemerintah meloloskan SKB, hal itu sama artinya memihak. "Dan ini imbasnya, dunia luar akan melihat kita tidak ada kebebasan untuk berpendapat," katanya.(sis)