Opini

NEGARA kita menganut sistem presidensial. Karena itu di sini tidak dikenal oposisi mutlak. Yang ada, partai-partai dengan representasi mereka di lembaga legislatif mengkritik program-program dan kinerja pemerintah.

Sejauh program pemerintah itu berpihak pada kepentingan publik, maka semua partai, semua anggota DPR/DPRD, jajaran birokrasi, dan kalangan stakeholder lain berkewajiban mendukung. Demikian juga di Jawa Barat.

Program dan rencana kerja pemerintah provinsi yang berpihak pada kepentingan publik dan berusaha memajukan provinsi ini perlu didukung semua anggota DPRD Jawa Barat, DPRD kabupaten/kota, wali kota, dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta para stakeholder.

Saya sangat yakin semua kalangan di Jawa Barat memiliki niat baik untuk selalu berpihak dan mengedepankan kepentingan publik. Karena itu, kita semua, baik secara formal maupun moral, berkewajiban mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dukungan ini saya istilahkan sebagai keberpihakan. Misalnya kita ingin memberi masyarakat pendidikan murah karena saat ini kualitas rata-rata sumber daya manusia (SDM) di Jawa Barat masih rendah. Berdasarkan data "Jawa Barat dalam Angka", pada 2006,jumlah siswa SD sekitar 4,5 juta orang, tapi jumlah siswa SMP hanya 1,2 juta orang.Berarti ada 3,3 juta siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang SMP.

Penyebabnya pasti berbagai faktor.Yang jelas, faktanya, sangat banyak siswa SD yang tidak melanjutkan sekolah mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian,dari 1,2 juta siswa SMP, yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK atau sederajat ternyata hanya sekitar 700.000 orang.Ke mana 500.000 sisanya?

Mereka tentu tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Faktor penyebabnya antara lain drop out(DO), faktor biaya, atau lainnya. Dari 700.000 siswa SMA, yang diserap oleh perguruan tinggi swasta maupun negeri di Jawa Barat paling sekitar 70.000 orang atau 10 persen. Acuan saya, kapasitas semua perguruan tinggi negeri di Indonesia saja rata-rata hanya sekitar 150.000 mahasiswa baru setiap tahun.

Dengan kondisi seperti ini,persoalan pendidikan dasar di Jawa Barat tampaknya masih lama bisa terselesaikan. Karena pendidikan adalah tonggak kemajuan sebuah bangsa,semua pihak selayaknya memahami bahwa program pemerintah yang berorientasi pada layanan pendidikan bagi masyarakat luas perlu didukung penuh. Jepang saat ini menjadi negara maju karena pada 1940-an mereka berpihak pada pendidikan. Malaysia sekarang meninggalkan Indonesia karena pada 1960-an berpihak pada pendidikan. Kini negara-negara itu sudah memetik hasilnya.

Bila kita tidak memulainya secara intensif dari sekarang, kapan lagi? Dalam pandangan saya, agar masyarakat luas dapat menikmati layanan pendidikan,maka pendidikan berkualitas dan murah harus sesegera mungkin diselenggarakan oleh pemerintah. Murah bisa diterjemahkan terjangkau semua kalangan atau gratis.

Yang jelas, kita sebenarnya sepakat, di Jawa Barat ini jangan lagi ada orang tidak bisa sekolah karena tidak mampu membayar, khususnya untuk pendidikan dasar. Adalah kewajiban pemerintah untuk memberi jalan keluar agar anak-anak dari kalangan tidak mampu bisa bersekolah dan menikmati layanan pendidikan. Pada saat yang sama, tingkat kesehatan masyarakat Jawa Barat juga masih rendah.

Angka kematian bayi masih tinggi, angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, angka harapan hidup masih rendah. Dalam kurun waktu enam tahun, yaitu 2002-2008, pergeseran ibu melahirkan dengan bantuan dukun ke bidan di Jawa Barat hanya sekitar 10 persen. Pada 2002, persentase ibu yang melahirkan dengan bantuan jasa dukun beranak mencapai 80 persen.

Pada 2003 juga begitu. Lima tahun berikutnya, yakni 2008, persentasenya menurun menjadi 70 persen.Hanya berkurang 10 persen. Angka ini cukup memprihatinkan. Bandingkan dengan Jawa Timur yang sama-sama berada di Pulau Jawa. Pada 2002, ibu melahirkan yang datang ke dukun beranak 80%, sekarang tinggal 35 persen. Penurunan drastis ini menunjukkan program kesehatan di provinsi itu cukup berhasil.

Tak dapat dimungkiri, tingginya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan di Jawa Barat antara lain disebabkan tenaga yang menangani persalinan tidak punya kemampuan medis standar dan layak. Kondisi pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat yang memprihatinkan benar-benar ada di depan mata kita. Itu dua bidang.

Kita belum bicara soal perekonomian. Kita semua tahu daya beli masyarakat relatif masih rendah. Tentu pembahasannya akan lebih panjang lagi. Kita harap di masa mendatang, tingkat investasi di Jawa Barat terus meningkat atas upaya kita bersama. Dengan meningkatnya jumlah penanam modal, akan lebih banyak SDM Jawa Barat yang diserap dunia kerja.

Di sisi lain, sumber daya alam juga bisa semakin diberdayakan,baik di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, potensi kelautan, maupun industri pariwisata. Tak terkecuali sumber daya potensial lain seperti industri kuliner,usaha kecil dan menengah, dan beragam industri kreatif yang sangat prospektif sebagai program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Saat ini, sebelum dilantik pada 13 Juni mendatang, saya dan Dede Yusuf sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih terus mengintensif-kan komunikasi dengan berbagai stakeholderdi Jawa Barat. Termasuk dengan kalangan perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat,budayawan,inohong Sunda, tokoh-tokoh politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan lainnya.

100 Hari Pertama

Sebenarnya, tidak ada payung hukum mengenai program 100 hari pemerintahan baru.Namun, istilah ini telanjur populer di tengah masyarakat sehingga seolah menjadi sesuatu yang resmi dan wajib. Oke, kami akan berusaha menjawab soal program 100 hari. Kami akan sekuat tenaga membuat terobosan agar Jawa Barat yang lebih baik secepatnya dirasakan masyarakat.

Namun perlu dipahami, sesuai UU Pemerintahan Daerah, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah lima tahun. Tidak mungkin semua keinginan dan rencana baik kita, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun rencana lain, bisa terlaksana pada tahun pertama. Sehebat apa pun, tidak akan ada orang yang mampu melakukan hal itu. Singkatnya, semua tentu harus dilakukan secara bertahap.

Ada pola dan ada progress dalam setiap tahapan hingga akhirnya terwujud dan terealisasi penuh. Di negeri ini, anggaran berjalan tidak terpengaruh oleh suksesi. Seorang presiden baru sekalipun, pada tahun pertama pemerintahannya masih berhadapan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diketok palu pada masa pemerintahan sebelumnya.

Maka, pada tahun pertama masa kerja kami nanti, setidaknya hingga Desember 2008 kami masih menjalankan mata anggaran yang dirumuskan pemerintah saat ini. Bagaimanapun, kita harus patuh pada mata anggaran yang sudah ditetapkan dan sedang berjalan. Memang ada saja peluang inovasi muncul pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). Namun, itu terjadi pada bulan September ketika masa 100 hari pertama menjelang akhir.

Dengan kondisi ini, terobosan yang baru bisa kami jalankan pada awal pemerintahan adalah yang tidak berdampak pada penganggaran. Meningkatkan disiplin PNS, misalnya, juga menghapus pungli di lingkungan birokrasi. Selanjutnya, dalam lima tahun pemerintahan kami secara bertahap perbaikan terus dilakukan di berbagai sektor.

Progresnya, anggaran pendidikan dalam APBD Jawa Barat yang saat ini hanya 13 persen, pada 2009 nanti kami targetkan sudah bisa terealisasi menjadi 20 persen. Sekali lagi, bila urusannya sudah menyangkut kepentingan publik, kita perlu keberpihakan. Keberpihakan semua stakeholder pada kepentingan masyarakat luas. Ini sesuatu yang dinantikan. (*)

Ahmad Heryawan
Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat  (//mbs)