KEDIRI ? Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menolak melakukan efisiensi dan penghematan operasional terkait rencana kenaikan harga BBM. Mereka khawatir langkah penghematan itu akan membatasi kinerja PNS sendiri.
Pernyatan tersebut disampaikan Bupati Kediri Sutrisno saat menjelaskan rencana Pemkab dalam menyikapi himbauan Presiden SBY untuk melakukan penghematan. Sutrisno khawatir jika seluruh jajaran PNS diminta melakukan penghematan, justru berdampak buruk pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
?Kalau dibatasi justru mereka tidak akan produktif. Biarlah kondisi ini berjalan apa adanya,? ujarnya di kantor Pemkab Kediri, Rabu (14/5/2008).
Selain itu, hingga kini Pemkab Kediri juga belum memiliki persiapan strategis untuk menghadapi rencana kenaikan harga BBM. Padahal sejumlah daerah seperti Pemkot Kediri telah memutuskan untuk menunda program pembangunan fisik demi menghadapi lonjakan warga miskin baru.
Sikap Bupati Sutrisno tersebut langsung menuai kritik dari kalangan dewan setempat. Anggota Komisi D dari Partai Amanat Nasional (PAN) Iskak, meminta Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) untuk menyusun langkah strategis menghadapi kenaikan BBM. Sebab sudah menjadi rahasia umum jika setiap kenaikan BBM akan menimbulkan efek domino terjadinya kenaikan kebutuhan pokok.
?Sampai sekarang Pemkab belum berbuat apa-apa untuk menyelamatkan rakyat miskin. Seharusnya sudah ada langkah strategis dari Bappeda,? ujarnya.
Menurutnya, saat ini Bupati Kediri harus memprioritaskan kepentingan rakyat miskin daripada program pembangunan yang lain. Karena itu tidak seharusnya Bupati menolak melakukan penghematan demi menyelamatkan keuangan daerah.
(Hari Tri Wasono/Sindo/hri)
RSS