CILACAP - Sekretaris Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo, menyatakan penolakan BLT oleh PDI-P bukan semata-mata pernyataan politik PDI-P. Tapi juga karena ada pemahaman kepala daerah yakni Bupati atau walikota menganggap bahwa mekanisme pelaksanaan BLT sangat rumit.
"Itulah kenapa banyak bupati atau walikota menolak melaksanakan BLT," ujar  Ganjar.
Beberapa persoalan yang terkait dengan BLT di antaranya, data orang miskin tidak pernah akurat. "Itu survei dilakukan secara acak dengan mengambil sampel 10 persen padahal program BLT itu pelaksanaannya dilaksanakan kepada 100% orang miskin di Indonesia.
Kemudian bagaimana angka kemiskinan yang 90 persen itu? itulah kemudian yang sulit dilaksanakan," katanya usai acara silaturahmi Megawati dengan masyarakat pasar ikan di Banjarnegara Jawa Tengah, Jumat (16/5/2008).
 PDI-P memang tetap bersikukuh meminta BLT agar ditinjau ulang agar persoalan-persoal seputar BLT menjadi jelas terlebih dahulu. Salah satu masalah yang paling kentara adalah target pertama distribusi BLT dilaksanakan pada enam daerah yang notabene rawan konflik dan dianggap potensial terjadinya demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.
"Sehingga, penyaluran BLT terkesan lebih bersifat politik ketimbang sosial. Ini masih ditambah data orang miskin yang digunakan adalah data tahun 2005. Padahal rentang waktu 2005-2008 tentu sudah ada perubahan-perubahan," kata Ganjar.
(Abdul Malik/Sindo/fit)
RSS