MAYOR Jenderal (Purn) H Sidharto Danusubroto, wakil ketua Komisi I DPR, patriot dan nasionalis tulen serta mantan ajudan Bung Karno yang flamboyan itu, selalu mengekspresikan kejengkelan, kemarahan, dan kegemasan pada setiap kali memimpin delegasi Komisi I DPR berkunjung ke negara-negara Timur Tengah. Delegasi Indonesia selalu mendapat sambutan luar biasa hangat dengan segala protokolernya yang agung dan terhormat dan diterima oleh pejabat-pejabat negara kelas satu.
Lantas kenapa Sidharto selalu jengkel, marah, dan gemas? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan karena selalu mendengar keluhan pejabat tinggi negara setempat (baca: tuan rumah) mengenai lambannya implementasi kerja sama yang sudah disepakati. Inti dari keluhan tersebut bahwa kesepakatan kerja sama bilateral antara negara-negara Arab dan Indonesia selalu tidak ditindaklanjuti dengan baik, bahkan cenderung tidak ada tindak lanjutnya sama sekali.
Pemerintah Indonesia dinilai tidak responsif, tidak aktif, dan tidak proaktif untuk menjadikan kerja sama bilateral tersebut menjadi nyata dan konkret. Agresivitas sewaktu membuat MoU tidak dibarengi dengan agresivitas realisasinya. Walhasil, hubungan kerja sama RI dengan negara-negara Timur Tengah hanya berhenti pada memorandum of understanding (MoU). Padahal, sekian banyak nota kesepahaman (sebagian besar di bidang ekonomi dan perdagangan) telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh Presiden atau pejabat setingkat menteri dari masing-masing negara. Bahkan saking banyaknya ada yang mencapai jumlah 34 MoU untuk satu negara saja!
Cenderung UnderestimateSemula saya berpikir jangan-jangan keluhan itu cuma basa-basi dan kamuflase mereka saja sebagai bagian dari genre diplomasi ala Timur Tengah.Ternyata keluhan tersebut serius dan demikian adanya.
Pihak Indonesia sangat tidak sungguh-sungguh merealisasikan kerja sama yang konkret dengan negara-negara tersebut. Lihatlah apa yang dikatakan para duta besar negara-negara Teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) ketika menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla belum lama berselang! Para duta tersebut menyatakan dan mengeluhkan hal yang sama: Indonesia kurang responsif dalam menggaet investor asal Teluk dan negara-negara Timur Tengah lainnya (Media Indonesia 6/5).
Dr Alwi Shihab, Utusan Khusus Presiden RI untuk Negara-Negara Timur Tengah, pada kesempatan yang sama juga mengeluh bahwa pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki tugas dan otoritas untuk merealisasikan kerja sama ekonomi dan perdagangan banyak yang tidak bersedia datang kalau diundang karena berbagai alasan kesibukan. Jadi, mereka hanya mau datang ramai-ramai ke negara-negara Teluk dan Timur Tengah kalau acaranya penandatanganan MoU.
Sebaliknya, mereka ramai-ramai menyatakan diri sibuk ketika diundang ke sana untuk menindaklanjuti MoU tersebut. Ada beberapa kemungkinan mengapa hal ini terjadi. Pertama, Pemerintah Indonesia underestimate dan memandang rendah negara-negara Teluk dan Timur Tengah yang kecil-kecil itu. Jadi, meski sekarang mereka dikenal sangat kaya raya, tetapi tetap saja dipandang dengan sebelah mata dan lebih memilih ke negara-negara Barat.
Kedua, sebagai birokrat, para pejabat pemerintahan kita tidak mau dan tidak biasa bekerja keras dan konkret. Mereka adalah dan hanyalah administrator yang bermental "priyayi" yang hanya mau mengerjakan hal-hal yang bersifat umum, bukan detail dan teknis. Saya menduga faktor pertamalah yang dominan. Pejabat kita jauh lebih senang dan merasa gagah kalau datang ke negara-negara besar di Barat daripada Timur Tengah. Padahal, sambutan dan antusiasme negara-negara Barat kalau kita datangi cenderung meremehkan.Tidak ada kehangatan dan antusiasme terhadap kita sebagaimana negara-negara Timur Tengah.
Apalagi kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar terutama Barat selama ini tidak banyak yang konkret. Hanya beritanya saja yang seperti halilintar mengharu biru jagat informasi dalam negeri, tetapi kenyataannya nol besar! Anehnya pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin Indonesia masih saja lebih suka berpaling ke negara-negara Barat. Bahkan Pemerintah Indonesia sering membiarkan pos duta besarnya kosong sampai beberapa tahun! Fenomena ini terus terang saja mengundang keheranan negara-negara Timur Tengah.
Padahal, antusiasme negara-negara tersebut terakhir ini terhadap Indonesia sangatlah luar biasa. Begitu mudahnya kita bisa bertemu menteri, perdana menteri, bahkan presiden di sana. Sayang sekali political leverage yang luar biasa ini tidak ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata sesuai dengan kepentingan nasional kita.
Sebuah IroniBuah dari kurang responsifnya pemerintahan tersebut adalah nihilnya investasi negara-negara Teluk dan Timur Tengah di Indonesia dan kecilnya volume ekspor langsung Indonesia ke negara-negara tersebut. Meski dari sudut neraca perdagangan pihak Indonesia selalu mengalami surplus dibanding mereka, tetapi angka ekspor kita ke sana sangatlah kecil.
Tragisnya, sudahlah kecil, barang-barang Indonesia yang masuk ke negara-negara Teluk dan Timur Tengah itu melalui pihak ketiga. Dalam kunjungan ke Aljazair, Yordania, Lebanon, Syria, Emirat, dan lain-lain belum lama berselang, Komisi I DPR mendapatkan informasi tangan pertama bahwa ribuan ton kopi Indonesia masuk ke negara-negara itu tidak langsung dari dan melalui eksportir Indonesia, tetapi melalui pihak ketiga. Rokok-rokok yang jelas-jelas made in Indonesia, misalnya, masuk ke negara-negara Teluk dan kawasan Timur Tengah, tetapi dikemas dengan tulisan made in Singapore! Demikian juga dengan barang-barang lain seperti tekstil, furnitur, karet, dan lain-lainnya.
Lebih ironis lagi,ada ribuan tenagatenaga profesional Indonesia dengan tingkat keahlian yang tinggi yang bekerja di proyek-proyek bergengsi di Aljazair, Tunisia, Emirat Arab/Abu Dhabi, Turki, dan lain-lainnya, tetapi di bawah bendera perusahaan kontraktor Korea, Taiwan, atau Singapura! Jadi kita hanya bisa "ekspor" secara langsung dalam hal pengiriman ratusan ribu tenaga kerja domestik yang kini membanjiri negara-negara Arab dan Timur Tengah lainnya.
Bahkan mereka itu menjadi pekerja rumah tangga di negara-negara Timur Tengah (non- Arab Saudi) tanpa didukung dan dipayungi hukum alias ilegal karena memang kerja sama ketenagakerjaan dengan negara-negara Arab di luar Arab Saudi belum pernah dibuat! Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita betapa lemahnya kinerja pemerintahan kita di bidang ekonomi perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah. Tentu ini merupakan suatu ironi yang luar biasa justru pada saat negara kita sedang membutuhkan banyak investasi asing untuk mengatasi persoalan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya semakin membubung tinggi.
Kritik-kritik atau keluhan-keluhan yang disampaikan negara-negara Teluk kepada Komisi I DPR dan Wakil Presiden di atas tidak membutuhkan jawaban verbal, apalagi bantahan, dari pejabat pemerintahan.Yang dibutuhkan rakyat adalah kerja keras dan nyata! Hal ini sangat penting mumpung antusiasme negara-negara Timur Tengah, terutama negara-negara Arab kaya, berkat kenaikan spektakuler harga minyak dunia itu, untuk bekerja sama dengan RI di bidang ekonomi dan investasi sangatlah tinggi. Sayang sekali kalau respons Indonesia hanya berhenti sampai penandatanganan MoU semata.
Percayalah antusiasme tersebut sangatlah nyata. Mereka sangat heran kenapa kerja sama yang sudah diteken itu tidak kunjung dapat direalisasikan secara konkret. Memang negara-negara Arab itu sangat hangat terhadap Indonesia. Indonesia dinilai sebagai teman lama bahkan saudara lama, yang sangat berjasa kepada negara-negara Timur Tengah, terutama pada saat-saat perjuangan mereka merebut kemerdekaan dari tangan imperialisme Barat waktu itu.
Begitu disebut nama Indonesia, maka mereka langsung meneriakkan nama Bung Karno, yang berkat Konferensi Asia-Afrika mendorong perjuangan kemerdekaan mereka. Di samping itu, ada faktor kesamaan budaya dan agama (Islam).Tetapi faktor-faktor ini hanya pendorong semangat kerja sama. Business is business! Bisnis tetaplah harus rasional.Yang namanya bisnis pastilah harus aman dan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada bisnis "ikhlas-ikhlasan"! Penulis optimis, jika Indonesia bersungguh-sungguh dan mau kerja keras, peluang kerja sama dengan negara-negara Arab dan Timur Tengah menjadi konkret sangatlah besar.
Yang penting adalah serius, responsif, dan mau kerja nyata.Tinggalkanlah kecenderungan menyukai upacara penandatanganan MoU. Diplomat-diplomat kita di Timur Tengah seperti Dubes Yuli Mumpuni, Dubes Wahid Supriyadi, Dubes Awang Bahrein, dan lain-lainnya yang cukup lincah dan andal itu hendaknya diimbangi aparatus ekonomi dan perdagangan. Birokrasi kita yang birokratis dan tidak responsif selalu menjadi titik terlemah mata rantai kegagalan tersebut di atas. Percayalah! (*)
Hajriyanto Y Thohari
Anggota Komisi I DPR (//mbs)
RSS