JAKARTA - Sejumlah kepala daerah menyatakan secara langsung bahwa mereka tidak setuju dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) plus yang akan digulirkan pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Seperti paduan suara, sejumlah kepala daerah kompak meneriakan penolakan. Kalau mau menyebut penolakan itu dilakukan di antaranya Bupati Karanganyar, Rina Iriani, Walikota Solo, Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak, Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi, Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, Bupati Klaten Sunarna (Golkar), Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat, Bupati Karawang Dadang S Muchtar, Wakil Walikota Palembang Tolha Hasan, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Golkar-PKS), Wakil Bupati Bandung, Yadi Srimulyadi, Bupati Indramayu Irianto MS Saifuddin (Golkar) Bupati Serang A. Taufik Nuriman (PKS).
Fantastis bukan. Rasanya baru saat inilah sejak republik ini berdiri, para kepala daerah lantang menolak kebijakan pemerintah pusat.
Sebagian besar kepala daerah yang menolak BLT itu dulunya dicalonkan oleh PDI-P. PDI-P seperti diketahui saat ini adalah partai yang menempatkan diri sebagai oposisi dan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program BLT.
Alasan penolakan mereka nyaris sama bahwa BLT dianggap tidak mendidik, membuat rakyat malas, rawan menimbulkan konflik dan tidak efektif. Sebuah reaksi yang wajar mengingat berdasarkan pengalaman penyaluran BLT tahun 2005 lalu. Saat itu penyaluran BLT memiliki banyak kelemahan sehingga memicu gejolak dalam masyarakat.
Salah satu kelemahan itu adalah kekacauan data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, kepala desa dan lurah jadi sasaran demonstrasi karena banyaknya warga yang merasa miskin namun tak mendapatkan bantuan. Bahkan, di beberapa daerah, kantor desa dan kelurahan menjadi sasaran perusakan oleh sekelompok warga masyarakat yang kecewa.
Kejadian ini menimbulkan rasa traumatis bagi para kepala daerah. Bupati Karawang misalnya megungkapkan kegundahannya bahwa BLT itu akan mengakibatkan kecemburuan sosial dan menimbulkan konflik baru.
Terlepas dari logisnya alasan yang disampaikan, tindakan penolakan beberapa kepala daerah ini sebenarnya merupakan anomali dalam sistem politik Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan komando presiden diinterupsi sedemikian rupa oleh para bawahannya.
Kecurigaan pun timbul. Terlebih penolakan yang luar biasa tersebut, terjadi ketika musim pergantian presiden akan bergulir. Apakah ada lawan politik SBY yang sengaja mendorong para kepala daerah tampil berani dan heroik menentang BLT. PDIP menyatakan menolak telah mengorgananisir penolakan.
Kalau para kepala daerah sudah menolak BLT, lalu apa yang mungkin terjadi. Potensi konflik, tentunya akan bertambah. Bagaimana tidak, jika BLT tetap diterapkan, siapa yang menjamin para kepala daerah itu akan melaksanakan kebijakan itu dengan sungguh-sungguh, agar tepat sasaran, dengan menyiapkan perangkat pendukung yang memadai, agar proses penyaluran BLT berjalan aman dan lancar.
Karena sejak awal, para kepala daerah enggan mendukung program BLT, bisa jadi mereka akan bekerja asal-asalan. Kalau sudah begitu rakyat akan semakin tak terurus; harga BBM melonjak, harga kebutuhan pokok melambung, sementara pemerintah daerah lamban menyalurkan BLT, ketidakpuasan semakin menjadi-jadi, entah apalagi yang akan terjadi.
Yang jelas SBY saat ini mungkin pusing tujuh keliling menghadapi anak buahnya, yang entah dengan alasan kemanusiaan atau didorong motif politis, menolak kebijakannya.
Pembangkangan! SBY mungkin berpikiran begitu. Toh SBY pernah berujar di hadapan kepala daerah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2008 di Jakarta, bahwa ada bupati yang menghindari nya, saat dirinya berkunjung ke daerah.
Saat itu SBY juga menyatakan sudah mencium gelagat adanya sikap "tak kooperatif" dari sejumlah kepala daerah, yang dalam bahasanya disebut "berbeda latar belakang politik".
Presiden mengajak para kepala daerah itu untuk tetap melakukan tugas kenegaraan, dibanding kasak-kusuk menyiapkan hajatan pemilu 2009. Melihat yang terjadi, SBY sepertinya sudah ditinggalkan sebagian besar pasukannya.
(fit)
RSS