TEXT SIZE :
M Budi Santosa - Okezone
MINGGU 1 Juni 2008, terjadi insiden di Lapangan Monas, Jakarta. Usai melakukan aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, massa Laskar Pembela Islam terlihat menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Massa AKKBB kalah banyak.
Insiden bentrokan ini jelas insiden yang mencoreng wajah damai negeri ini. Kalau pun tidak mau terjebak pada idiom Islam dan Non-Islam, setidaknya rasa damai anak bangsa tercabik-cabik. Tak ayal suara sinis mengarah ke Laskar Pembela Islam yang didalamnya terdapat unsur FPI.
Presiden SBY pun meradang. Pada Senin 2 Juni kemarin, presiden pun menggelar rapat koordinasi di kantor Menko Polkam. Dalam kesempatan jumpa pers, dengan mimik serius dan nada tinggi, presiden menyatakan, "Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia."
Ya, negara tidak boleh kalah. Pernyataan lugas dan mengandung arti dalam. Negara ini harus tertib hukum. Tidak boleh suatu kelompok atau pribadi yang bebas hukum, jika mereka terbukti melanggarnya. Efek jera harus diberikan. Disinilah peran kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya diuji.
Beranikah polisi? Mesti berani. Pernyataan presiden sudah sangat jelas, bahwa polisi harus mengambil tindakan tegas kepada siapapun yang terlibat dalam aksi kekerasan. Sebab, jika kejadian seperti insiden Monas terus dibiarkan, maka negeri ini akan berubah menjadi negeri yang tidak beraturan, sesukanya sendiri, dan bar-bar.
Aparat intelijen juga jangan berdiam diri. Dalam situasi tertentu, mestinya mereka bisa melakukan deteksi dini sehingga kejadian seperti di Monas dapat dihindarkan. Aparat kepolisian pun jangan lantas membiarkan terjadinya kisruh dengan alasan tukang kisruh itu tidak mematuhi rute yang telah ditentukan.
Laskar Pembela Islam, termasuk FPI, juga harus bisa menunjukkan diri bahwa mereka adalah ormas yang taat hukum. Pernyataan pimpinan FPI Habib Rizieq yang akan menyerahkan anggotanya ke polisi jika benar-benar terlibat dalam insiden itu pantas diapresiasi dan kemudian ditunggu realisasinya.
Kini, nasi sudah menjadi bubur. Insiden itu cerminan bahwa kita belum bisa mengendalikan diri. Aparat juga tidak siap menghadapi situasi di luar mainstream, atau kalau ekstrimnya aparat lalai. Ke depan, semua komponen harus tertib hukum. Aparat pun harus dilatih siaga dalam keadaan terburuk. Sekali lagi, negara memang tidak boleh kalah. (mbs)
Bagi Pengguna Ponsel, 
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS