TEXT SIZE :
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk hal itu.
Dalam surat tersebut, presiden diingatkan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019 PUU/IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tidak menghapus Pengadilan Tipikor, melainkan memerintahkan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) segera menyusun UU Pengadilan Tipikor.
Putusan MK mencatat bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor harus disegerakan dengan UU tersendiri dalam tenggat waktu tiga tahun, terhitung sejak putusan MK itu dibacakan.
"Keberadaan pengadilan khusus tindak pidana korupsi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi baik yang berasal dari kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, maupun KPK adalah sangat penting untuk menghilangkan dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi," kata Ginanjar, kemarin.
Surat Ketua DPD tertanggal 7 Juli 2009 dan berperihal pembentukan UU Pengadilan Tipikor itu ditembuskan kepada pimpinan DPR, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Dian Widiyanarko/Sindo/sis)
Dapatkan okezone launcher untuk BlackBerry http://bb.okezone.com/okezone.jad
RSS