Mengefektifkan Subsidi Pupuk

Memasuki musim tanam rendeng, pupuk kembali menjadi masalah. Seolah ritual tahunan, pupuk bersubsidi selalu menghilang saat petani membutuhkan.

Jika pun tersedia, harganya selangit. Jauh dari harga eceran tertinggi (HET). Padahal, pemerintah memberi subsidi-dengan skema subsidi gas ke pabrik untuk pupuk urea-agar stabilisasi produksi pupuk terjamin. Dari sisi supply-demand, secara absolut stabilitas kebutuhan pupuk bisa dijamin.

Jumlah pabrik urea di Tanah Air ada 15 line, 7 di Sumatera (termasuk unit pabrik AAF), 3 di Jawa, dan 5 di Kalimantan dengan total kapasitas 8 juta ton. Karena kebijakan pasokan gas tidak berpihak pada industri dalam negeri, sejumlah pabrik pupuk terpaksa beku operasi, seperti AAF (dilikuidasi 14 Januari 2004) dan Pupuk Iskandar Muda (tutup 5 September 2005).

Kebutuhan urea nasional hanya 4,9 sampai 5 juta ton. Kalaupun produksi hanya 6,5 juta ton atau hanya 80 persen dari kapasitas, jumlahnya sudah melebihi permintaan. Masalah muncul karena dari kapasitas produksi itu 20 persen berada di Jawa, sisanya di luar Jawa. Dari sini timbul masalah distribusi, karena 70 persen kebutuhan urea berada di Pulau Jawa. Pemakaian urea tidak serata seperti produksi, tetapi berfluktuasi tergantung musim tanam (Soedjais, 2006).

Ketika musim tanam panen raya (November-Desember), permintaan bisa naik dua kali lipat dari musim kering. Ini, antara lain, yang membuat shortage urea di pasar. Ironisnya, meski ada pembenahan shortage, selalu berulang tiap tahun. Rutinitas tahunan ini membuat efektivitas subsidi pupuk dipertanyakan. Efektivitas subsidi pupuk bisa dilihat di dua level: distribusi dan usaha tani.

Di level distribusi, saat terjadi shortage spekulan, distributor atau pengecer terdorong untuk menaikkan harga pupuk. Caranya, distributor/pengecer mengambil margin keuntungan dari ketentuan. Tak jarang distributor memperjual-belikan DO (delivery order). Di Jawa Timur, distributor bodong semacam ini mencapai 30 persen (PSE, 2006).

Akibatnya, kontrol dan pengawasan peredaran pupuk sulit dilakukan. Ini bisa mengacaukan ketersediaan pupuk di suatu wilayah, karena bukan mustahil DO dijualbelikan di luar wilayah kerja. Ujung dari semua ini, harga pupuk selalu berada di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Tahun ini HET per kg urea dipatok Rp1.200,SP- 36 Rp1.550, ZA Rp1.050, dan NPK Rp1.750.

Tapi harga ini tidak pernah dinikmati petani. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, petani selalu menebus harga pupuk 12,38- 33,5 persen di atas HET. Bahkan, dalam situasi normal dan tidak ada isu kelangkaan pun harganya 6,7-18 persen di atas HET. Ketidakpedulian produsen terhadap penyaluran pupuk oleh distributor dari lini III (kabupaten) ke lini IV (kecamatan) merupakan biang semua ini. ***

Distribusi pupuk diatur lewat SK Menteri Pertanian No 505 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Semula distribusi diatur Keputusan Menteri Perdagangan No 70/2003 dan beberapa peraturan turunannya. Keputusan tersebut pada intinya mengatur rayonisasi distribusi pupuk. Ini membuat pasar pupuk amat rigid dan tersekat-sekat.

Pemindahan pupuk dari satu kabupaten ke kabupaten lain haram, dan bisa dikenai pidana. Kini, dengan sistem tertutup, kuota kebutuhan sudah ditetapkan. Jika suatu wilayah mengalami kelangkaan pupuk, produsen tak berani memasok tambahan-meski di gudang ada stok. Jika memasok melebihi kuota, produsen akan dikenai sanksi, bahkan tidak mustahil dipenjara karena pupuk termasuk barang yang diawasi.

Di level usaha tani, subsidi telah mendorong penggunaan pupuk cukup pesat: dari 0,63 juta ton pada 1975 jadi 5,69 juta ton pada 2003. Pada saat yang sama produksi padi naik dari 18 juta ton pada 1970 jadi 54 juta ton pada 2004, dan produktivitas meningkat dari 2,25 ton/ha jadi 4,58 ton/ha.

Masalahnya, karena pupuk minded, penggunaan pupuk di tingkat petani banyak melampaui dosis rekomendasi, terutama urea (100-600 kg/ha). Overdosis pupuk ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi, tapi juga membuat kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah menurun. Di sejumlah wilayah, terutama di Jawa, gejala ini diikuti levelling off produksi padi: meskipun dosis pupuk digenjot, produksi tidak naik.

Stagnasi produktivitas ini disebabkan kian terkurasnya kandungan bahan organik (BO) tanah oleh varietas unggul rakus hara. Saat ini 80 persen dari 7,4 juta ha sawah di Indonesia kandungan BO-nya kurang 1 persen. Sawah dengan kandungan BO kurang 1 persen perlu input dua kali lipat lebih besar ketimbang tanah sawah ber-BO 2 persen.

Kandungan ideal BO 5 persen. Itu sebabnya di Eropa, Amerika Utara, Jepang, Korea, serta negara lain sudah lama mengurangi konsumsi urea, mineral anorganik, dan pestisida/herbisida kimia.

Mereka mulai memanfaatkan pupuk organik yang diolah dari berbagai limbah, kotoran hewan dan sampah organik lain. Untuk mencapai produksi optimal, pupuk organik dikombinasikan dengan pupuk anorganik. Kombinasi ini menghasilkan sinergi yang baik. Secara empiris ini terbukti dari banyak riset. Salah satunya riset penggunaan kompos (kotoran sapi) di Boyolali pada 1998.

Dipilih varietas IR-64 dan ditanam pada tanah dengan kandungan BO di bawah 1 persen. Ada empat perlakuan dengan berbagai variasi dosis kompos, urea, SP-36 dan ZA. Kombinasi dosis 216 kg urea, 100 kg SP-36,100 kg ZA dan 1,5 ton kompos per ha merupakan yang terbaik: panen 12,75 ton gabah dengan keuntungan bersih Rp9,056 juta.

Sementara kombinasi urea 250 kg, SP-36 150 kg, ZA 100 kg dan tanpa kompos, didapatkan hasil 9,534 ton gabah dengan keuntungan bersih Rp6,144 juta. Riset ini menunjukkan, kombinasi pupuk organik (kompos) dan pupuk anorganik berdampak signifikan pada peningkatan produksi dan pendapatan petani. ***

Agar dampak overdosis tak berlanjut, ada baiknya mengalihkan sebagian subsidi pupuk. Ada tiga alternatif, yaitu dialihkan untuk membiayai perbaikan dan perluasan irigasi, dialihkan ke subsidi benih, atau ke pupuk organik. Saat ini infrastruktur irigasi banyak yang rusak. Waduk-waduk besar di Jawa -Jatiluhur, Kedungombo, Gajah Mungkur, dan Bengawan Solo-kian kritis. Sekitar 25 persen jaringan irigasi tak berfungsi dan 35 persen rusak parah.

Tanpa infrastruktur irigasi yang baik,petani akan kesulitan mendapatkan air. Dampak penggunaan benih bermutu sudah teruji dengan baik. Masalahnya, bagaimana sistem produksi dan distribusi benih untuk mendorong petani menggunakan benih bermutu? Selama ini benih padi mendapat subsidi, tapi adopsi benih bermutu di tingkat petani masih rendah.

Karena itu, sebelum pengalihan subsidi sebaiknya dievaluasi dampak subsidi benih pada produksi, harga benih, distribusi dan adopsinya.Terakhir, mengalihkan subsidi ke pupuk organik.Saat ini jumlah pupuk organik yang disubsidi hanya 345.000 ton dengan HET Rp1.000/kg. Jumlah ini terlalu kecil. Untuk mendongkrak produksi padi nasional, porsi subsidi pupuk organik semestinya diperbesar.

Jika petani terbiasa memakai pupuk organik-anorganik, dampaknya luar biasa. Pertama, konsumsi pupuk anorganik akan turun.Itu berarti akan menghemat devisa yang dipakai mengimpor bahan baku pupuk. Kedua, biaya pemupukan bisa ditekan.Ketiga, pendapatan petani akan naik, baik oleh produksi yang meningkat atau ongkos produksi yang menurun.

Keempat, peningkatan produktivitas akan menjamin ketahanan pangan yang mantap. Ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap suplai pangan dari luar negeri.Kelima, karena konsumsi turun, kelangkaan pupuk (anorganik) berkurang. (*)

Khudori
Pengamat Masalah Sosial-Ekonomi Pertanian dan Globalisasi

(//mbs)