TEXT SIZE :
Mardanih - Okezone
JAKARTA - Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai ada beberapa prestasi yang telah ditorehkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Mereka memberikan rapor biru dan rapor merah untuk keduanya.
"Harus diakui pemerintahan SBY-JK berhasil membukukan rapor biru di bidang penegakan stabilitas dan kemanan, begitu juga mengenai kasus korupsi dengan hadirnya KPK angka biru juga tergurat di rapor pemerintahan SBY-JK di bidang pemberantasan korupsi," kata anggota FKB, Masduki Baidlowi dalam konferensi pers FKB di Ruang Rapat FKB di gedung Nusantara 1 lantai 17 DPR, Jakarta, Selasa (6/1/2009).
Masduki menambahkan, noktah merah juga membayangi rapor pemerintahan SBY-JK. Di bidang penegakan hukum misalnya, sejumlah masalah hukum krusial gagal diselesaikan oleh pemerintahan SBY-JK. Seperti soal kepastian hukum terhadap dugaan korupsi oleh (alm) mantan presiden soeharto dan penanganan skandal BLBI yang jalan di tempat.
Selain itu, pemerintahan SBY-JK memang mencetak rapor biru dalam pemberatasan perjudian, human trafficking, dan kejahatan transnasional. Namun dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang melibatkan elit-elit politik masa silam, seperti kasus semanggi, trisakti, penculikan, dan penghilangan aktifis, pemerintah dinilai hampir tidak mempunyai prestasi yang menjanjikan.
''Rapor merah ini diperburuk dengan penanganan kasus lumpur Lapindo yang tidak berkesudahan,'' ungkapnya.
Pemerintahan SBY-JK memang telah memuaskan publik dengan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, namun Masduki berpendapat dibanding dengan anggaran yang dikuras oleh pemerintah untuk membayar hutang negara, prestasi ini menjadi tidak terlalu mengembirakan.
"Dalam APBN 2009 yang mencapai Rp1.037,1 triliun, porsi pembayaran hutang pokok dan bunga tercatat hampir 15 persen. Dana yang dikuras untuk mencicil hutang pokok dan bunga mencapai sekitar Rp169,9 triliun," ujarnya.
Menurut Masduki, posisi hutang negara saat ini berdasarkan laporan LKPP akhir tahun 2007, mencapai USD155,29 miliar atau sekira Rp1.430,96 triliun. Jumlah ini hampir menyamai total nilai aset negara yang mencapai Rp1.600,21 trilyun. Untuk menutup defisit APBN 2009 sebesar Rp51,4 triliun, pemerintah berencana menambah hutang luar negeri baru sekira USD2,6 miliar.
Dirinya juga menyayangkan lonjakan jumlah hutang luar negeri yang tiga kali lebih besar dibanding masa orde baru ini tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap miskin dan terbelakang di tengah SDA yang habis terkikis.
"Pendalaman liberalisasi yang didorong oleh pemerintahan SBY-JK terbukti gagal mendesain pembangunan yang menyejahterakan," pungkasnya.
(nov)
Dapatkan okezone launcher untuk BlackBerry http://bb.okezone.com/okezone.jad
RSS