Alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa kinerja pemerintahan akan terganggu jika Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dianggap mengada-ada.
oon ini anggota DPR, yg diminta dinonaktifkan itu MENTERI KEUANGAN, yg ngeluarin gaji buat ANDA, yg ngurusin rumah tangga negara, kalo gk ada MENKEU, siapa yg mau ttd setiap berkas pengeluaran atau pemasukan??? Kalo ntar wakil ato dirjen yg teken, trus bermasalah, masa MENKEU lg yg disalahkan???
nafsu amat sih non aktifin pejabat, puas ya kalau berhasil ?? terlalu bersemangat ya ...., dapat apa ya kira-2 dari sponsornya sih ??? ampiuuunnn dech !
Makanya, Wapres dan Menterinya gak usah dinonaktifkan saja. Dipanggil Pansus saja Wapres dan menterinya pasti pemerintahan tetap berjalan, karena kalau pejabatnya bertugas keluar, kan tugas dan wewenangnya bisa didelegasikan. Sebagai contoh saya dulu Supervisor, kalau saya bertugas training keluar, tugas dan wewenang jabatan saya delegasikan kpd wakil saya, dan tdk perlu nonaktif.
Pansus kan hanya menghimbau, jadi ngga perlu sewot kalau ditolak.
Pansus kan hanya untuk tawar menawar politik yang outputnya keputusan politik, hal lain anda tidak lebih kredibel dibanding Sri Mulyani, Capek Deh DPR ngga berubah dari dulu, nyeruduk sana sini untuk provokasi masyarakat, maaf ya hanya bangsa bodoh yang mudah terprovokasi
Pansus kan hanya menghimbau, jadi ngga perlu sewot kalau ditolak.
Pansus kan hanya untuk tawar menawar politik yang outputnya keputusan politik, hal lain anda tidak lebih kredibel dibanding Sri Mulyani, Capek Deh DPR ngga berubah dari dulu, nyeruduk sana sini untuk provokasi masyarakat, maaf ya hanya bangsa bodoh yang mudah terprovokasi
Terimakasih atas bantuan Anda melaporkan komentar ini.
Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh Okezone.com.
Pasal Sanggahan (Disclaimer):
Okezone tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya
Okezone berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.
Data dan/atau informasi yang tersedia di okezone hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, Okezone dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan.
Bagi Anda yang mengirimkan komentar pembaca, surat pembaca, dan artikel atau tulisan lainnya, foto dan video, tunduk pada aturan Okezone.com, di antaranya tulisan tidak SARA, tidak merupakan informasi/berita bohong, tidak beritikad buruk, tidak provokatif, dan tidak melanggar ketentuan etika dan hukum yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran atas hal-hal di atas, maka Okezone.com berhak untuk mengedit atau menghapus keseluruhan materi artikel/berita/informasi/surat pembaca/komentar/foto dan video yang dimaksud.