KPK : Fee Kepala Daerah Harus Dikembalikan

				
				myzone
okezone.tv
photo
dahsyat
okegames
okefood
suar
okeklasika

News
International
Economy
Lifestyle
Celebrity
Music
Sports
Bola
Techno
Autos
Kampus
Travel
Index

				Home
Nasional 
Polhukam
Nusantara
okeJakarta
OkeBandung
OkeJogja
OkeSurabaya
Foto
Video
Index

	Topik  »  demokrat/PD ,  Pencabulan ,  sby ,  Video Porno Mirip Anggota DPR , 	                    

					 Getting Time...
				
                    	NEWS » Nusantara
                    
																				Minggu, 31 Januari 2010   03:04 wib
									
																		KPK : Fee Kepala Daerah Harus Dikembalikan
									Amir Sarifudin 
																		
										Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap meminta kepala daerah untuk mengembalikan uang fee yang diperolehnya dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). KPK akan membicarakan persoalan ini dengan BI dan Mendagri. 
									
    	  1 Komentar 
         Beri Komentar 
        Disclaimer
    
				mentari » 0 Tanggapan 
				sudah lama BPD menjadi sapi perahan pejabat daerah (gubernur/walikota/bupati/anggota DPRD) padahal uang yang disimpan milik rakyat. Ayo KPK GANYANG pejabat-pejabat yang korup
								
					 Beri Tanggapan 
					
					Laporkan
				
			Terimakasih atas bantuan Anda melaporkan komentar ini.

   Aturan Main:

    Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh Okezone.com.

    Pasal Sanggahan (Disclaimer):

    Okezone tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya
Okezone berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.
Data dan/atau informasi yang tersedia di okezone hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, Okezone dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan.
Bagi Anda yang mengirimkan komentar pembaca, surat pembaca, dan artikel atau tulisan lainnya, foto dan video, tunduk pada aturan Okezone.com, di antaranya tulisan tidak SARA, tidak merupakan informasi/berita bohong, tidak beritikad buruk, tidak provokatif, dan tidak melanggar ketentuan etika dan hukum yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran atas hal-hal di atas, maka Okezone.com berhak untuk mengedit atau menghapus keseluruhan materi artikel/berita/informasi/surat pembaca/komentar/foto dan video yang dimaksud.

BERITA LAIN »Kejati Gorontalo Tangani Kasus Fadel Muhammad
Kejagung Fokus Lengkapi Berkas DW
Menpora Janji Dukung KPK Tuntaskan Kasus Hambalang
Gara-Gara Film Porno, Pria Ini Nekat Rudapaksa Balita
Beda Negarawan dan Politikus Versi JK

		Arsip »
	
BERITA TERPOPULER »
    Tiba di Ternate, Anas & Ibas Nyaris Dihakimi Massa
BK: Video Syur dengan Pemain Mirip Anggota DPR Asli
2 Tahun Kakek Setubuhi Cucu Kandung
Demokrat Rombak Seluruh Perangkat Pimpinan di DPR
SBY Harus Jelaskan Alasan Pemberian Grasi Corby

								TWITTER »

		Kanal Utama : 
Okezone • 
News • 
International • 
Economy • 
Lifestyle  • 
Celebrity • 
Sports • 
Bola • 
Autos • 
Techno • 
Foto • 
Video • 
Index • 
RSS
		
		Portal : 
okefood   • 
okeklasika • 
myzone • 
okezone.tv • 
dahsyat • 
photo • 
suar • 
okeinfo
 
		Management : 
About Us • 
Redaksi • 
Kotakpos • 
Karier • 
Info Iklan • 
Disclaimer
 
		© 2007 - 2012 okezone.com, All Rights Reserved 

		komentar/ rendering in 0.3173 seconds

NEWS » Nusantara

Minggu, 31 Januari 2010 03:04 wib

KPK : Fee Kepala Daerah Harus Dikembalikan

Amir Sarifudin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap meminta kepala daerah untuk mengembalikan uang fee yang diperolehnya dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). KPK akan membicarakan persoalan ini dengan BI dan Mendagri.

1 Komentar

Beri Komentar

Disclaimer

mentari » 0 Tanggapan

sudah lama BPD menjadi sapi perahan pejabat daerah (gubernur/walikota/bupati/anggota DPRD) padahal uang yang disimpan milik rakyat. Ayo KPK GANYANG pejabat-pejabat yang korup

Beri Tanggapan Laporkan

Arsip »