FUN-SUS=KASUS LUCU
seharusnya pansus itu vocus menyelidiki benar tidak dana bailout itu diterima oleh orang yg memiliki rek di bank century.soal rek dipecah-pecah jadi 2M itu namanya usaha.Emang anggota PANSUS mau mengganti uang nasabah kalau sampai tidak terbayar? kalau ibuk Srimulyani jelas membela kepentingan RAKYAT/NASABAH.serta kepentingan Karyawan biar tidak di PHK.gimana Bung....kurang jelas..!!!tak siram cabe rawit biar jelas mata sampean.......????
Saya merasa ada sebuah konspirasi u/menjatuhkan/menyudutkan Pem SBY, konspirasi ini termasuk dengan Media sehingga menimbulkan opini yg buruk ke Pem SBY, padahal pansus belum bisa membuktikan kesalahan Sri Mulyani & Boediono, kalau ngak percaya chek aja secara komprehensive
Hei rakyat Indonesia ... jangan ikut2an ketipu, cukup S&B;aja yg ketipu ... dan harus dipertanggung jawabkan oleh SBY sbg orang yg memutuskan walaupun tdk legal krn dia sedang berada di luar negeri, jadi seharusnya keputusan JK yg didengar ... mereka telak2 tertipu (kalo ngga minta ditipu, mancing di air keruh alias memanfaatkan keadaan), seharusnya mereka minta maaf ke kalian : telah memutuskan kebijakan yg salah ... tidak mungkin hanya dengan 6.7T bisa menyelamatkan krisis perbangkan yg bersifat SISTEMIK ... 6.7T itu kurang dari 0.1% dari dari dana seluruh nasabah perbangkan di indonesia. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa alasan Krisis Perbankan yg bersifat sistemik itu cuma isapan jempol saja ... apalagi diibaratkan dengan rumah perampok yg sedang terbakar, sangat membodohi kalian ... dlm kenyataannya nasabah century yg asli masih terkorbankan, malah terjadi transaksi siluman setelah dana bailout cair ...
pansus century ? jgn ngatasnamakan rakyat lah mual tahu !!! rakyat ingin kamu kamu memberi langkah maju berpikir kedepan untuk kemajuan rakyat bukan berpaling pada masa lalu !!! hayooo rakyat pendukung Pak SBY kita rapatkan barisan tuk melawan antek2 penghancur bangsa yg slalu bawa2 nama rakyat.insaplah hai anggota DPR pencari kesalahan lawan politikmu.moga tuhan mengampuni dosa2mu yang telah bertindak keji pada negeri ini.
Pimpinan Polisi dan Jaksa adalah termasuk pembantunya presiden, KPK juga di angkat berdasarkan Keputusan Presiden. Jadi jangan terlalu berharap banyak terhadap KPK.
Pansus lanjutkan saja kepada Hak Menyatakan Pendapat.
Pansus bodong dan jangan Bohong jangan menang sendiri dan memaksakan kehendak...harusnya Undang2 korupsi harus di perbiki..masa gara kebijakan dimanfatkan orang sipembuat kebijakan disalahkan..kan pembuat kebijakan tak di untungkan
Terimakasih atas bantuan Anda melaporkan komentar ini.
Aturan Main:
Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan main yang berlaku dan ditetapkan oleh Okezone.com.
Pasal Sanggahan (Disclaimer):
Okezone tidak bertanggung-jawab atas tidak tersampaikannya data/informasi yang disampaikan oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi (e-mail, sms, online form) karena faktor kesalahan teknis yang tidak diduga-duga sebelumnya
Okezone berhak untuk memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.
Data dan/atau informasi yang tersedia di okezone hanya sebagai rujukan/referensi belaka, dan tidak diharapkan untuk tujuan perdagangan saham, transaksi keuangan/bisnis maupun transaksi lainnya. Walau berbagai upaya telah dilakukan untuk menampilkan data dan/atau informasi seakurat mungkin, Okezone dan semua mitra yang menyediakan data dan informasi, termasuk para pengelola halaman konsultasi, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbarui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang disajikan.
Bagi Anda yang mengirimkan komentar pembaca, surat pembaca, dan artikel atau tulisan lainnya, foto dan video, tunduk pada aturan Okezone.com, di antaranya tulisan tidak SARA, tidak merupakan informasi/berita bohong, tidak beritikad buruk, tidak provokatif, dan tidak melanggar ketentuan etika dan hukum yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran atas hal-hal di atas, maka Okezone.com berhak untuk mengedit atau menghapus keseluruhan materi artikel/berita/informasi/surat pembaca/komentar/foto dan video yang dimaksud.