Caleg Harus Paparkan Program Saat Kampanye

JAKARTA - Persyaratan untuk calon legislatif (caleg) pada Pemilu  2009 diperketat. Salah satunya, dalam kampanye setiap caleg diminta memaparkan program yang akan dilakukan jika nantinya terpilih sebagai anggota legislatif.

Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, hasil rapat panitia kerja (Panja) RUU Pemilu mengharuskan caleg tidak hanya menyampaikan visi dan misi saat kampanye. Tetapi, setiap caleg diharuskan memberikan penjelasan terkait program yang akan dilakukan. Sehingga, rakyat mempunyai referensi sebelum menentukan pilihan politiknya.

Menurut Ferry, dalam panja kemarin, pansus membahas masalah kampanye, mulai dari penanggung jawab, pelaksana, materi, pedoman dan larangan kampanye. Sesuai hasil kesepakatan, penanggungjawab kampanye adalah peserta pemilu. Sedangkan, dalam pelaksanaannya akan dibentuk tim pelaksana. Sementara mengenai larangan kampanye, peserta dilarang mempersoalkan  UUD 1945, Pancasila dan NKRI.

"Mengenai pembuatan pedoman kampanye, penentuan waktu dan tempat kampanye, KPU terlebih dulu harus berkoordinasi dengan peserta pemilu," kata Ferry, Kamis (8/11/2007).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Panja juga menyepakati untuk fasilitas pemerintah dan tempat ibadah dilarang menjadi tempat kampanye. Sedangkan untuk lembaga pendidikan harus mendapat ijin dari pengelola. 

"Tapi setiap parpol harus mempunyai kesempatan yang sama," ucapnya.

Ferry menandaskan, rapat Panja akan dilanjutkan pada hari Senin (12/11) dengan agenda lobby mengenai sistem pemilu, jumlah kursi DPR dan jumlah daerah pemilihan. Pihaknya optimistis proses lobby berjalan lancar, sehingga pembahasan RUU Pemilu selesai tepat waktu.

Sementara itu, anggota Pansus RUU Pemilu Mahfudz Siddiq mengatakan, pemaparan program oleh caleg tersebut untuk bisa melihat gagasan yang akan diusung ketika nanti terpilih. Sehingga, nantinya konstituen bisa melakukan kontrol

sesuai janji yang disampaikan saat kampanye. Dengan demikian, partisipasi masyarakat lebih bisa terlihat. Pihaknya juga mengatakan bahwa TNI tidak dilibatkan dalam kampanye, kecuali untuk keamanan. Itupun harus di bawah komando operasi (BKO) oleh Polri.

"TNI kan tidak menggunakan hak pilihnya, jadi untuk apa juga dibuat pengaturannya," terang anggota Komisi II ini.

Politikus PKS ini menambahkan, dalam RUU Pemilu juga ada larangan untuk bayi dan anak-anak diikutsertakan dalam kampanye. Begitupun, PNS juga dilarang menjadi pelaksana dan petugas kampanye, apalagi jurkam.

"Yang boleh hanya sebatas peserta atau sekedar hadir dalam kampanye, karena PNS punya hak memilih," ujar Ketua Fraksi PKS ini.
(fmh)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Hari Ini, JK Berkantor di Veteran