Kuota 30% untuk Perempuan Sulit Tercapai

|

PURWOKERTO - Anggota Komisi VII DPR RI Khofifah Indar Parawansa menagatakan, kuota keterwakilan perempuan di legislatif dan partai politik hingga 30 persen masih sulit untuk dicapai, khususnya di tingkat kabupaten. Sedangkan di tingkat provinsi, kata dia, kuota tersebut baru tercapai 20 persen saja.

"Sampai saat ini, kuota 30 persen (perepuan di legislatif) masih sulit diwujudkan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen politik untuk menerapkan kuota tersebut secara merata hingga di tingkat lokal," katanya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, Kamis (29/11/2007).

Bahkan menurutnya, semakin ke tingkat lokal di kabupaten, malah hampir tak ada keterwakilan perempuan di legislatif maupun di parpol. "Di tingkat pusat kuotanya dapat memenuhi 30 persen, di provinsi baru mencapai 20 persen sedangkan dan di tingkat kabupaten hampir tak ada," ungkapnya.

Menurut Khofifah, rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif dan parpol di tingkat lokal antara lain karena rendahnya mobilitas perempuan di parpol akibat beban domestik yang memberatkan. "Hambatan utama perempuan adalah kultural dan struktural. Sehingga, kita memang membutuhkan political commitment untuk mencapai kuota keterwakilan 30 persen untuk perempuan di legislatif," ucapnya.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini menambahkan, sebenarnya pemenuhan kuota 30% untuk perempuan di legislatif bukanlah tuntutan, melainkan kebutuhan. Kebutuhan itu, kata dia, didasarkan pada masih tertinggalnya perempuan di Indonesia terhadap pengetahuan dan aksesnya terhadap sejumlah pelayanan kesehatan.

"Bisa dicontohkan, misalnya setiap hari di Indonesia, ada 48 suami yang menjadi duda karena istrinya meninggal setelah melahirkan. Ini merupakan gambar masih rendahnya akses perempuan untuk kesehatan," ungkapnya.

Dia meminta, kuota 30 persen perempuan di legislatif jangan dilihat dengan pendekatan seksual, tetapi pendekatan pemarataan pembangunan. Dia beranggapan, kondisi perempuan di Indonesia saat ini layaknya daerah tertinggal yang membutuhkan keterwakilannya di tingkat pusat. "Jika kuota itu terealisir, maka akan terjadi pemerataan pembangunan." ungkapnya.

(jri)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Kejagung Sita Aset Udar Pristono