26 PNS Masuk Daftar Pegawai Bermasalah

KEDIRI - Sebanyak 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kediri masuk dalam daftar pegawai bermasalah. Dari jumlah itu, enam diantaranya terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS.

Menurut data Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kab Kediri, jumlah pegawai nakal tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 21 orang. Rata-rata mereka tersangkut berbagai tindak indisipliner mulai absen lebih dari enam bulan hingga terlibat tindak pidana perjudian.

"Jumlah pegawai bermasalah tahun ini memang lebih besar dari tahun lalu. Kondisi cukup memprihatinkan kami yang tengah berusaha meningkatkan kinerja birokrasi," ujar Kepala Bawasda Kab Kediri Supoyo, Sabtu (15/12/2007).

Dari jumlah tersebut, Bawasda telah menerapkan berbagai tindak hukuman sesuai tingkat kesalahannya. Sebanyak 20 pegawai dijatuhi sanksi ringan berupa penundaan gaji berkala serta sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat, sedangkan enam lainnya menerima sanksi berat berupa pemecatan.

Tindakan ini menurut Supoyo sudah sesuai dengan peraturan kepegawaian, dimana PNS yang terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari empat tahun harus diberhentikan sebagai PNS.

Ironisnya, Supoyo menyebut jika sebagian besar PNS yang indisipliner tersebut berasal dari kalangan Dinas Pendidikan. Menurut laporan yang diterima, para guru nakal tersebut banyak yang tidak memenuhi jumlah presensi atau absen selama enam bulan lebih. Sementara guru lainnya bahkan tidak masuk sama sekali.

Karena itu ia sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih mengawasi dan memberikan pembinaan kepada jajarannya agar lebih meningkatkan kualitas kerja.

Disinggung penyebab banyaknya jumlah pegawai yang terlibat tindakan indisipliner tersebut, Supoyo membantah jika hal itu akibat lemahnya sistem pengawasan di lingkungan Pemkab Kediri. Menurut hasil penyelidikannya, hal itu lebih diakibatkan faktor internal pegawai yang bersangkutan, seperti pertengkaran rumah tangga yang mempengaruhi semangat bekerja.

"Banyak pegawai yang malas atau enggan ke kantor setelah terlilit persoalan rumah tangga. Ini faktor manusiawi yang harus mendapat perhatian," ujarnya. 

Meski begitu ia tidak menampik jika faktor tersebut banyak dijadikan alasan oleh pegawai nakal untuk meninggalkan pekerjaan