SLEMAN - Puluhan aktivis Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Yogyakarta menggelar unjuk rasa memeringati Hari Ibu. Aksi digelar di Bundaran UGM dan perempatan Tugu, Yogyakarta.

Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan UU No 12/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking), terutama terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, pemerintah harus memberikan layanan terpadi terhadap korban kekerasan dan perdagangan manusia secara optimal.

"Perempuan adalah ibu bangsa dan anak sebagai penerus yang perlu dilindungi, karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya harus segera dihentikan," tegas Koordinator aksi Mahdaniah dalam orasinya, Sabtu (22/12/2007).

Pemerintah juga didesak menindak keras dan tegas kepada para calo yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus trafficking. "Kasus trafficking ibarat fenomena gunung es, berapa jumlah korbannya sulit dipastikan. Namun yang jelas jumlah yang tidak dilaporkan tentunya jauh lebih besar," jelasnya.

Indonesia, menurutnya, saat ini dikenal sebagai negara pengirim perempuan dan anak untuk dipekerjakan di sektor nonformal, seperti pekerja seks dan pekerja rumah tangga ke berbagai negara. Dari bisnis ini, para pelaku bisa meraup laba sekitar USD7 miliar tiap tahunnya.

"Trafficking ini merupakan bentuk kejahatan terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan senjata dan narkoba," ungkapnya.

Dalam aksi ini, juga terbentang beberapa tulisan, seperti 'Selamatkan Ibu Dari Perdagagan Wanita', 'Perempuan Bukan Barang Dagangan', 'Stop Perdagangan Perempuan', dan 'Perempuan Tidak Hanya Kasur, Dapur, Sumur'.

Selain melakukan orasi, mereka juga membagikan bunga kepada pemakai jalan, sebagai simbol masih tingginya perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.