TEXT SIZE :
Nurfajri Budi Nugroho - Okezone
JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra dinilai anggota Dewan Penasihat Presiden Adnan Buyung Nasution tidak pantas mendapatkan tugas khusus dari Presiden SBY. Lontaran Buyung ini dikecam politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Jurhum Lantong.
Wakil Sekjen PBB itu mengatakan, Buyung seperti kebakaran jenggot. Menurutnya, tidak pantas seorang penasihat presiden melontarkan pernyataan seperti itu.
"Tidak etis dia mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak mau menduga-duga apa motif Buyung mengatakan itu," ujar Jurhum kepada okezone, Rabu (26/12/2007).
Menurut Jurhum, Presiden SBY hingga kini masih kerap berkomunikasi dengan suami Rika Kato itu. "Saya banyak tahu komunikasi SBY dengan Yusril. Dan komunikasi mereka ini merupakan bagian komitmen mereka sejak awal masa jabatan SBY, di mana SBY menangani kepemimpinan, Kalla pegang ekonomi, dan Yusril pegang urusan hukum," papar Jurhum. Menurutnya, komunikasi tersebut sangatlah lumrah.
Jurhum bahkan meminta Buyung berkaca pada dirinya sendiri. "Buyung itu banyak masalah. Kita banyak tahu Buyung. Dia itu kuasa hukum Syamsul Nursalim (kasus BLBI). Yang jamin Syamsul itu Buyung, hingga akhirnya Syamsul lari membawa uang negara triliunan rupiah," bebernya.
Kaburnya Syamsul Nursalim, menurut Jurhum, merupakan tanggung jawab Buyung secara moral sebagai kuasa hukumnya. "Kaburnya Syamsul dengan jaminan Buyung bisa dicek di kejaksaan atau imigrasi," tegasnya.
Diberitakan okezone pada Sabtu akhir pekan lalu, Buyung menilai Yusril tidak pantas diberikan tugas khusus di bidang hukum. Sebab dengan merekrut Yusril, ada inkonsistensi dari Presiden SBY yang ingin pemerintahannya diisi orang bersih dalam memberantas korupsi di lingkungan Istana.(jri)
Bagi Pengguna Ponsel, 
Ada Silahkan kirim komentar Anda. Kami berhak menghapus komentar apabila diperlukan
RSS