Gelar Pahlawan Nasional Bagi Soeharto Berisiko Tinggi

JAKARTA-Pakar sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Marwan Adam mengungkapkan, pemberian gelar pahlawan nasional pada Pak Harto sangat berisiko tinggi.Sebab,jika kasuskasus hukum dan HAM yang membelitnya terbukti, akan menjadi aib bangsa Indonesia yang sulit dihapuskan.

''Perlu waktu yang panjang untuk menilai seseorang diangkat menjadi pahlawan nasional di samping harus memiliki jasa yang besar. Selain itu, dia juga harus terbebas dari persoalan hukum selama hidup. Kalau usulan ini digolkan, ini sangat riskan,"tutur Asvi, Selasa (29/1/2008).

Sosok yang bakal menerima penghargaan luar biasa itu juga harus memenuhi beberapa kriteria, misalnya sosokyangbakaldiajukanti- dak cacat dalam perjuangan sehingga benar-benar layak untuk menerima penghargaan tersebut. Sementara itu, Pak Harto diduga terlibat dalam beberapa kasus hukum.

''Sekarang dengan diperiksa dalam kasus Yayasan Supersemar dan yayasan lainnya. Komnas HAM juga menyimpulkan ada indikasi keterlibatan Pak Harto dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus ini akan menjadi catatan khu-sus yang bisa menjegal,"jelasnya.

Asvi menambahkan, penunjukan pahlawan nasional harus memenuhi beberapa usulan, di samping beberapa kriteria khusus yang perlu dipenuhi, misalnya tahapan harus dimulai dari usulan yang diajukan Dinas Sosial Daerah Tingkat I, kemudian diusulkan ke tingkat I. Usulan- usulan itu akan diseleksi badan pembina pahlawan pusat, baru diajukan kepada presiden.

''Jadi, tidak bisa sembarangan asal tunjuk," ungkapnya. Namun, pada masa Orde Baru, tahapan-tahapan tersebut dilanggar oleh Pak Harto yang ketika itu masih menjabat sebagai presiden.Pak Harto dinilai potong kompas dalam pengangkatan beberapa tokoh menjadi pahlawan nasional.

Dia mencontohkan, saat Pak Harto mengangkat Jenderal Basuki Rachmat yang merupakan saksi kunci peristiwa Supersemar sebagai pahlawan nasional dan istri Pak Harto, Siti Hartinah atau Bu Tien. ''Tidak mungkin pemberian gelar pahlawan nasional selesai dalam waktu sehari,"tuturnya.

Karena itu, dia berharap usulan pengangkatan almarhum Pak Harto menjadi pahlawan melalui beberapa kriteriadantahapanpanjang.'' Silakan saja Golkar mengajukan usulan itu,tapi tim penilainya harus hati-hati karena sangat berisiko. Lagi pula, banyak persoalan hukum dan HAM yang melilitnya. Selain itu,korbannya juga sangat banyak," tuturnya.

Menanggapi itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai layak atau tidaknya seseorang diangkat menjadi pahlawan nasional harus mengikuti prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Sebab, aturan dan fakta-fakta hukum harus menjadi pertimbangan utama. ''Ada aturan-aturan yang harus diikuti, misalnya prosedur persoalan hukum yang jelas, di samping kontroversi lainnya yang masih berkembang di masyarakat.Kalau se-muanya sudah jelas, silakan saja," tutur Hidayat saat dihubungi pagi tadi.

Proses hukum yang masih berjalanituakanmenjadiganjalan utama untuk memuluskan usulan itu. Selain itu, wacana yang didengungkan Partai Golkar tersebut masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Karena itu, dia berharap wacana ini dapat diredam untuk semen-tara waktu sambil menunggu proses hukum Pak Harto selesai.

Dia menambahkan,hal ini merupakan satu prasyarat dan aturan yang harus di-penuhi supaya seseorang layak atau tidaknya menyandang gelar tersebut. ''Mewacanakan silakan saja, tapi jangan terlalu jauh dulu karena masih banyak proses dan aturan yang harus dilewati.Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang karena masih berbelit- belit,"pungkasnya.

(sjn)
Live Streaming
Logo
breaking news x