RUPS PT PLN Tidak Patuhi Putusan MK

JAKARTA - Sekira 3.000 orang dari Serikat Pekerja PLN mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mengadukan RUPS PT PLN yang bertentangan dengan keputusan hakim MK.

"RUPS PLN tidak mematuhi keputusan MK," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko kepada wartawan di sela demontrasi di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (30/1/2008).

Daryoko mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No 20 tahun 2002 mengenai ketenagalistrikan. Diputuskan ketenagalistrikan seharusnya menjadi satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi.

Serikat pekerja juga menilai RUSP bertentangan dengan konstitusi, yaitu pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

PT PLN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 8 Januari 2008. Dalam rapat tersebut dihasilkan 4 buah keputusan, yaitu:

Pertama, menjadikan PT Indonesia Power dan PT PJD  menjadi BUMN yang terpisah dari PLN. Kedua, PT PLN Persero, distribusi Jawa dan Bali menjadi anak-anak perusahaan.

Ketiga, PT PLN dan Perum Persero P3B Jawa Bali menjadi anak perusahaan. Keempat, PT PLN Persero kantor pusat bersama Pikitring, wilayah luar Jawa, Jasdik, Jasen, Jastek, P3B Sumatra dan lain-lain menjadi Perum. (uky)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pimpinan DPR Maraton Bahas Surat Jokowi