Eksekusi Tanah Sengketa di Madiun Ricuh

|

MADIUN - Pelaksanaan eksekusi tanah sengketa seluas 3.250 meter persegi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Madiun Lor, Kec Mangunharjo, Kota Madiun, ricuh. Pasalnya, petugas Polresta Madiun yang hendak melaksanakan eksekusi tanah dihalang-halangi oleh warga yang mengaku masih memiliki hak atas tanah tersebut. Tak pelak, pelaksanaan eksekusi tanah tidak bisa berjalan lancar dan petugas memilih menunda pelaksanaan eksekusi.

Rencananya, pelaksanaan eksekusi tanah dilaksanakan setelah ada keputusan hukum tetap (inkrah) dari Mahkamah Agung (MA) atas kasus sengketa tanah tersebut.

Pihak warga mengaku, masih melakukan upaya hukum terhadap tanah tersebut sehingga dianggap eksekusi tanah tidak bisa dilakukan. Bahkan, warga juga membentang spanduk dan poster di lokasi sengketa tanah yang berisi tuntutan dan kecaman terhadap penegak hukum.

"Eksekusi tanah ini tidak bisa dilakukan karena kami masih melakukan upaya hukum. Bapak polisi jangan seenaknya mau memagari tanah sengketa ini. Dia (Sri Damayanti CS, red) yang memenangkan kasus sengketa tanah ini karena dia punya uang dan dia bisa bayar. Sedangkan kami, orang kecil diperlakukan tidak adil dan diusir dari tanah yang telah turun temurun kami tinggali," teriak Tukirah (48), dihadapan petugas Polresta Madiun yang hendak melakukan eksekusi, Jumat (15/2/2008).

Menurut dia, delapan Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di lokasi tanah sengketa ini telah tinggal sejak tahun 1955 silam. Kemudian, sejak tahun 1955-2006, warga juga ditarik pajak oleh Badan Pertanahan Kota Madiun.

"Anehnya, pada 2003, Damayanti Cs yang berdomisili di Jakarta mengajukan sertifikat hak milik tanah ini dan menggugat warga," ujarnya.

Kemudian, sengketa tanah ini diproses hukum mulai tingkat Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun, banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur hingga ke tingkat Kasasi MA. Namun, dalam keputusan hukumnya, Damayanti CS menang atas sengketa tanah tersebut dan warga yang tinggal di lokasi diminta untuk pindah.

Kabag Ops Polresta Madiun, AKP Muklas mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan keputusan hukum untuk melakukan eksekusi tanah dan mengosongkan tanah sengketa tersebut.

"Sebenarnya hari ini pihak pemilik tanah yang sah akan memagari lokasi tanah sengketa. Tapi, karena dihalang-halangi oleh warga pelaksanaan pemagaran itu kita tunda dulu sampai warga bisa mengerti dan tenang," ujarnya.

(kem)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Jokowi Minta Penahanan Arsyad Ditangguhkan