Hak Imunitas Anggota DPR Terlibat Pidana Dihapus

Jum'at, 22 Februari 2008 22:32 wib | Ahmad Baidowi - Sindo

JAKARTA - Pansus RUU Pemilu menghapus hak imunitas bagi anggota DPR yang terlibat tindak pidana pemilu dicabut.

Dengan pencabutan hak imunitas tersebut, setiap anggota DPR yang terlibat tindak pidana pemilu bisa diproses secara hukum tanpa menunggu izin dari Presiden.

"Hak imunitas anggota DPR dan DPD yang terlibat tindak pidana pemilu dihapus," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jumat (22/2/2008).

Dia mengatakan, pencabutan hak imunitas tersebut untuk mempercepat proses hukum bagi anggota DPR/DPD yang terlibat pidana pemilu. Menurut dia, kalau harus menunggu ijin dari Presiden, dikhawatirkan proses hukum tersendat.

"Biasanya izin dari presiden turunnya cukup lama, bisa berbulan-bulan. Kita tidak ingin, hal ini menghambat penetapan anggota DPR/DPD," jelas politisi PAN ini.

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, dalam RUU Pemilu disebutkan bahwa sengketa pemilu harus diselesaikan maksimal lima hari sebelum penetapan caleg terpilih. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi polemik hukum pelanggaran pemilu setelah peentapan anggota legislatif.

"Kalaupun masih ada sengketa, nanti diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, proses hukum pidana harus tuntas sebelum penetapan anggota legislatif," ujarnya. (Ahmad Baidowi/Sindo/jri)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »