JAKARTA - Pemerintah didesak segera merencanakan program pembangunan pasca-bencana, sebelum masa mendatang, banjir kembali melanda sebagian wilayah di Indonesia.

Demikian dikatakan anggota Komisi V DPR RI Ir Afni Ahmad di Jakarta, Minggu (24/2/2008) menanggapi hasil kajian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, bahwa 80 % kota di Pulau Jawa perlu ditata ulang.

Menurut Afni Ahmad, pemerintah seharusnya memanfaatkan tingginya curah  hujan, di saat musim penghujan melanda Tanah Air. Ia mencontohkan, air  hujan dan banjir kiriman perlu ditampung, sebelum akhirnya mengalir ke  laut. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah membangun lokasi parkir air atau rawa-rawa, sehingga nantinya akan berguna di saat musim kemarau. "Air adalah rahmat Tuhan, jangan langsung dibuang ke laut," ujarnya.

Afni yang juga salah satu pendiri PAN ini mengungkapkan, pembangunan kawasan Cengkareng Jakarta Barat dan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta  Utara, awalnya ditujukan sebagai daerah resapan air. Namun ia menyesalkan  tindakan pemprov DKI Jakarta, kini menjadikan kawasan tersebut sebagai  sektor andalan bisnis properti dan bisnis.

"Kawasan Cengkareng dan Kapuk bukan untuk industri dan pemukiman, karena  di sana adalah harapan  sumber air warga di saat musim kemarau tiba. Apalagi menurut prediksi BMG, musim kemarau mendatang akan berlangsung lebih lama daripada musim penghujan," tandasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, kebijakan pemerintah saat ini terkesan  reaktif ketika terjadi banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bahkan terjadi miss-koordinasi pemerintah di lapangan.

"Untuk apa Menteri PU (Djoko Kirmanto-Red) turun ke lapangan, begitu jalan tol bandara banjir? Ini kan tugas instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan PT Jasa Marga," katanya.

Sementara itu, menanggapi potensi banjir di Pulau Jawa, seperti banjir  rob di Pantura Jawa Tengah dan banjir luapan Sungai Bengawan Solo, Afni mengharapkan adanya konsep dan strategi jitu pasca-bencana yang sifatnya bersahabat dengan alam. Menurutnya, pemerintah perlu meniru kebijakan Jepang, yang mampu menyesuaikan sarana infrastrukturnya agar tahan  terhadap guncangan gempa.

"Ini perlu dilakukan, untuk mencegah jatuhnya korban akibat bencana. Banjir dan tanah longsor harus dikonsepkan sebagai fenomena alam, dan bukan sebagai bencana. Maka, pemerintah harus membangun infrastruktur yang  bersahabat dengan banjir," imbuhnya.

Sebelumnya, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia  merilis perlunya penataan ulang 80% kota di Pulau Jawa, karena dianggap  rawan bencana banjir dan tanah longsor. Selain itu, tingginya intensitas bencana alam yang terjadi di Jawa, diakibatkan telah terlampaui daya  dukung (overshoot) pulau tersebut karena sangat padatnya penduduk dan  kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Perubahan iklim akibat pemanasan global adalah tugas pemerintah dan stakeholder," ungkap Ketua Umum IAP Iman Soedradjat.


(Iman Rosidi/Trijaya/uky)