Image

Honor PPK dan PPS Diusulkan Naik 100 %

TULUNGAGUNG - KPUD Tulungagung mengusulkan kenaikan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai 150 % pada pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dari honorarium pilihan gubernur (pilgub) Jatim Juli 2008 mendatang.

Ketua KPUD Tulungagung Makhsun Tohir mengharap KPU Propinsi Jatim bisa menganggarkan untuk ketua PPK sebesar Rp 650 ribu/bulan dan Rp 600 ribu/bulan untuk anggota. Kemudian Rp 550 ribu/bulan untuk ketua PPS dan Rp 500 ribu/bulan untuk anggota PPS.

"Sebab kalau dalam pilihan gubernur honorarium yang diterima Ketua PPK sebesar Rp 350 ribu/bulan atau akan terjadi kenaikan 85% dan anggota Rp 300 ribu/bulan atau akan terjadi kenaikan 100 %. Sedangkan ketua PPS sebesar Rp 160 ribu/bulan dan Rp 140 ribu/bulan untuk anggota, "ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/3/2008).

Seperti diketahui dalam hajatan pilihan bupati Tulungagung yang baru saja usai, KPUD menggaji Ketua PPK sebesar Rp 450 ribu/ bulan dan anggota Rp 400 ribu/bulan. Untuk Ketua PPS sebesar Rp 300 ribu/bulan dan anggota PPS sebesar Rp 250 ribu/bulan dalam masa kerja enam bulan. Jumlah honor ini lebih besar dibanding honor pilgub.

Jumlah PPK di Tulungagung ini sebanyak 19 buah. Dengan masing-masing PPK beranggotakan 5 orang termasuk ketua. Sedangkan jumlah PPS di Tulungagung sebanyak 271 buah dengan anggota 5 orang/PPS termasuk ketua.

Dijelaskan Makhsun, usulan kenaikan honor PPK dan PPS bertujuan untuk memininalisir terjadinya gejolak PPK dan PPS yang bisa menghambat kinerja KPUD selama proses pileg dan pilpres berlangsung. Sebab KPUD menilai honor yang diterima saat ini tidak seimbang dengan kinerja yang dijalankan. Penambahan gaji tersebut juga bertujuan untuk menunjang operasional kerja PPK dan PPS agar lebih baik.

"Pada intinya dengan usulan kenaikan honorarium itu diharapkan proses pemilu bisa berjalan lancar. Sebab bila muatan kerja yang tinggi sementara honor rendah, dikhawatirkan akan muncul gejolak. Kita akan sampaikan usulan itu saat melakukan rapat kerja dengan KPU Jatim menjelang pelaksanaan pilgub mendatang, "paparnya.

Sementara ditanya mengenai honor PPK dan PPS yang rangkap pekerjaan, karena harus merampungkan proses Pilbup, sedangkan disisi lain mempersiapkan Pilgub mulai April 2008 mendatang, Maksun mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan honor ganda yang berasal dari Pilbup dan Pilgub. KPUD akan memberikan opsi kepada petugas PPK dan PPS untuk memilih salah satu dari dua pilihan tersebut.

"Sebab nanti setelah masa jabatan Pilbup berakhir Mei 2008, mereka (PPK dan PPS) harus mau menerima honor dari anggaran dana Pilgub," paparnya.

Sementara itu dari 95 orang petugas PPK yang dilantik KPUD, satu diantaranya dari Kecamatan Pucanglaban mengundurkan diri karena memilih pekerjaan lain. Nursamsu anggota PPK Kecamatan Tulungagung ketika dimintai tanggapan soal honor yang mereka terima termasuk rencana KPUD mengusulkan kenaikan 100 %, mengatakan mayoritas PPK di Tulungagung mengikuti kebijakan yang sudah digariskan. Asalkan semuanya masih dalam kategori wajar dan masuk akal.

"Kita akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan KPUD. Yang penting semuanya sesuai ketentuan yang ada, "paparnya.

(uky)
Live Streaming
Logo
breaking news x