Akhiri Politisasi Calon Gubernur BI
Dua bank sentral di Asia, yakni Indonesia dan Jepang, tengah menghadapi badai. Bukan saja karena terpaan badai subprime mortgage (krisis kredit perumahan) di AS yang mengancam, justru politisasi dari kalangan partailah yang mengancam.
Semenjak Gubernur Bank Indononesia Burhanuddin Abdullah tergelincir skandal aliran dana BI ke DPR, sehingga dia ditetapkan menjadi tersangka, posisi orang nomor satu di Kebon Sirih pun menjadi polemik. Burhanuddin yang sebelumnya diunggulkan untuk tetap menduduki posisi Kebon Sirih 1 pun kandas.
Dengan segala konsekuensi hukum yang membelitnya, Burhanuddin pun menyatakan tidak akan bersedia jika harus dicalonkan menjadi Gubernur BI lagi. Bola panas pun bergulir ke Istana. Presiden SBY dihadapkan pada pilihan mengajukan nama dari internal dan eksternal. SBY memilih untuk mengajukan dua nama dari eksternal, Raden Pardede dan Agus Martowardojo.
Namun, setelah menjalani fit and propertest di DPR, baik Agus maupun Raden ditolak. Pun demikian di sidang paripurna. Yang mencengangkan, anggota Komisi XI DPR dari PAN Drajad Wibowo menyebutkan penolakan itu sebagai potret politisasi di parlemen. Lah kok?
Penolakan parlemen ini menjadi menarik karena hampir berbarengan dengan kejadian pemilihan gubernur Bank Sentral Jepang (BoJ). Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah ini bukti upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan SBY-JK, khususnya manuver untuk menjatuhkan citra presiden? Bisa ya, bisa juga tidak. Tapi rasa-rasanya menjelang 2009, semua partai sudah ancang-ancang. Jadi slogan lama pun akan bergenderang lagi: buat apa dipermudah jika bisa dipersulit.
Rapuhnya koalisai partai pendukung pemerintah bukti bahwa mereka kini mulai bermain sendiri-sendiri untuk mendapatkan gain menjelang Pemilu 2009 nanti. Entah yang dituju RI 1 ataupun peningkatan perolehan suara bagi partainya. Kini DPR memang sedang memainkan genderang politiknya.
Sikap SBY? Sudah tepat seperti yang disampaikan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng yakni presiden akan segera mengajukan calon baru ke DPR, entah DPR memberikan penjelasan ataukah tidak mengenai penolakan dua cagub sebelumnya. Selayaknya SBY tidak terjebak pada pertikaian politik yang justru kontraproduktif bagi jalannya pemerintahan.
Semoga saja, politisasi calon gubernur BI tidak berlanjut pada saat presiden mengajukan calon gubernur BI untuk keduakalinya. Jika politisasi tetap kuat, apa kata dunia? Mungkin semua pihak harus instrospeksi dan sedikit melonggarkan hasrat politiknya. Stabilitas otoritas moneter yang merupakan salah satu penopang perekonomian nasional harus tetap dijaga. Tak perlu kita meniru parlemen Jepang yang menolak calon gubernur BoJ hingga dua kali.
(M Budi Santosa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
