Tanggapi SBY, KPK Bantah Jebak Koruptor

Sabtu, 19 April 2008 14:56 wib | sindo -

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta aparat tidak menjebak masyarakat yang tak tahu hukum.

Ketua KPK Antasari Azhar menyatakan, KPK selama ini tidak melakukan jebak-menjebak pada para tersangka koruptor. Namun, upaya penangkapan itu hanya bentuk penyelidikan KPK yang dilegalkan Undang-Undang (UU) guna memburu para tersangka.

"Korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit diungkap, apalagi kalau dilakukan secara berjamaah. Maka itu, kami melakukan dengan cara menyadap dan pengintaian. Jadi, jangan dianggap jebak-menjebak, itu salah kaprah," papar Antasari Azhar saat dihubungi, Sabtu (19/4/2008).

Penyelidikan yang dilakukan penyidik KPK, menurut Antasari, merupakan satu upaya guna mengumpulkan bukti keterlibatan oknum tertentu dalam perkara korupsi.

Menyinggung ucapan Presiden SBY, soal jebak-menjebak yang dilakukan aparat hukum, dia memandang itu dalam konteks aparat hukum yang tidak taat ataupun paham hukum.

"Kalau KPK tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai perundang-undangan yang ada, seperti pencegahan, penindakan, penuntutan, soal proses dan tahapan pengungkapan itu sudah ada aturannya. Jadi, jangan diartikan lain," jelasnya.
Antasari menilai ucapan Presiden SBY bukan hanya ditujukan pada KPK semata, juga pada lembaga hukum secara umum. Dia beranggapan ungkapan SBY justru sentilan bagi aparat hukum yang suka bermain hukum.

Sebab, ada beberapa oknum penegak hukum yang justru terbukti melakukan pelanggaran hukum. "Itu bentuk teguran bapak bangsa pada anak-anaknya agar lebih berbenah dan introspeksi diri. Selain Kejaksaan Agung (Kejagung), Mahkamah Agung (MA), polisi, hakim, bahkan KPK, wakil rakyat pun diharapkan mendengarkan teguran ini," tuturnya.
Menurut Antasari, ungkapan SBY merupakan satu bentuk perhatian akan pentingnya aturan hukum yang harus ditaati selain dijalankan sesuai fungsinya. Karena itu, lembaga hukum dan lembaga pembuat hukum tersebut harus konsisten serta lebih terbuka dan transparan menyangkut peran dan fungsinya.

Dengan demikian, diharapkan tidak menimbulkan celah- celah tindak koruptif atau penyelewengan-penyelewengan lain.

"Saat ini kita jangan melihat itu dari sisi negatif karena sudah saatnya kita positive thinking pada lembaga hukum sendiri," ungkapnya.

Saat ditanya apakah itu bentuk kegundahan Presiden dengan kondisi hukum bangsa yang masih kacau, Antasari tegas-tegas tidak sependapat. Sebab, kondisi penegakan hukum bangsa saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Reformasi hukum yang dilakukan kejagung, Polri, MA, dan lembaga lainnya, merupakan bukti nyata mereka ingin berubah. Karena itu, posisi hukum bangsa harus dipandang secara proporsional. (sindo//jri)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

 
Berita
Terpopuler
Komentar Terbanyak
BACA JUGA »