Image

Komnas HAM Nilai Kenaikan BBM Langgar HAM

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat berakibat pada pelanggaran HAM, khususnya terkait hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Apabila pemerintah tetap memutuskan untuk menaikan harga BBM, maka tindakan itu akan berdampak pada pelanggaran HAM," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, melalui keterangan persnya, Rabu (21/5/2008).

Menurut Ifdhal, amanat konstitusi khususnya pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lain adalah untuk melindungi seluruh tanah tumpah darah Indonesia.

Kemudian, kata dia, tujuan dibentuknya NKRI juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat yang berarti pemerintah berkewajiban melindungi rakyat dari jeratan kemiskinan dan kesengsaraan.

"Karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM itu akan berdampak pada pelanggaran HAM," katanya.

Atas dasar itu, lanjut dia, Komnas HAM sangat prihatin dan meminta pemerintah untuk tidak sekali-kali menjadikan kenaikan harga BBM itu, sebagai solusi tunggal untuk memecahkan dilematika APBN 2008.

"Pasalnya tidak ada yang dapat membantah kenyataan bahwa sebagian masyarakat kita sekarang ini, hidup dalam kemiskinan dengan daya beli yang sangat rendah akibat tingkat harga kebutuhan pokok yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan masyarakat yang kecil," tuturnya.

Sementara, mengenai kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT), Ifdhal justru melihat bahwa cara tersebut justru sangat tidak mendidik bagi tumbuhnya semangat produktifitas masyarakat.

"Bahkan BLT malah kerap menimbulkan jatuhnya korban bagi penerima yang berdesak-desakkan. Selain itu, BLT juga sering salah sasaran," pungkasnya.

(hri)
Live Streaming
Logo
breaking news x