Bawaslu Desak Pemerintah Membuat Desk Pemilu

|

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meminta pemerintah segera membentuk desk pemilu untuk mengatasi persoalan teknis dan kelembagaan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu.

Menurut Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, baik Bawaslu maupun KPU, sama-sama menghadapi persoalan serius menyangkut persoalan tersebut.

Hal tersebut, lanjut dia, menyebabkan Bawaslu tidak dapat bekerja optimal dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu.

"Ada persoalan-persoalan yang tak bisa diselesaikan dengan salah satu kementerian saja," ujarnya kepada okezone di kator Bawaslu, Gedung Joang Jalan Menteng Raya No 31, Jakarta, Senin (4/8/2008).

Sardini mencontohkan, pihaknya tidak mengalami hambatan saat berkoordinasi dengan menteri dalam negeri tetapi sedikit bermasalah ketika berhubungan dengan menteri keuangan.

"Ada kesan, pemilu dianggap tak penting oleh menteri keuangan. Misalnya, ketika kami mengajukan pencairan dana, kami seperti minta sumbangan masjid saja," katanya.

Untuk mencegah persoalan tersebut semakin runyam, kata Sardini, sebaiknya pemerintah segera membentuk desk pemilu yang di antaranya beranggotakan Mendagri, Menkopolhukam dan Menteri keuangan dan berkedudukan langsung di bawah presiden.

Meski demikian Sardini membantah, jika usul tersebut dikatakan  sekadar melimpahkan persoalan dan tanggung jawabnya Bawaslu kepada pemerintah.

"Ini bukan pelimpahan persoalan dan tanggung jawab, tapi memang ada persoalan yang tak bisa diselesaikan dengan kementerian saja, lagi pula kalau menurut UUD 1945 penanggung jawab utama pemilu adalah presiden. Bawaslu dan KPU sekadar penyelenggara teknis," terangnya.

 

(ded)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bawa Golok, Tiga Pelajar Diciduk Polisi