JAKARTA - Sengitnya tarik ulur kepentingan dalam proses pengesahan RUU Pilpres bisa berujung pada mekanisme voting.

Meski diperbolehkan, namun pemerintah berharap pilihan terakhir itu tidak diambil para wakil rakyat.

"Voting diniscayakan pada sistem demokrasi, tapi kita lebih senang kalau ada musyawarah mufakat," ujar Mensesneg Hatta Radjasa di sela-sela rapat kerja dengan Pansus RUU Pilpres di ruang Komisi II, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2008).

Sebagai wakil pemerintah, kata Hatta, dia berharap perdebatan antarfraksi mengenai beberapa pasal krusial dalam RUU Pilpres bisa diselesaikan dengan cara lobi dan tidak dilakukan secara voting.
(ful)