JPPR: Pilgub Jatim Rawan Penggelembungan Suara

Kamis, 06 November 2008 07:04 wib | Amir Tejo - Okezone

SURABAYA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyerukan kepada pengawas saksi dan polisi untuk benar-benar mengawasi perjalanan surat suara. Terutama dari penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan.

Proses penghitungan surat suara di kecamatan ini dianggap paling rawan penggelembungan suara. Proses penghitungan suara menjadi sangat rawan dalam Pilgub Jatim karena selisih suara antara kedua pasangan cagub sangat tipis hanya berkisar satu persen berdasarkan hasil quick count lembaga-lembaga survei.

"Berdasarkan pantauan kami, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pilgub kemarin. Banyak TPS yang tidak menempelkan hasil rekap suara di masing-masing TPS. Semua rekapan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel," ujar Dadan Suparjo, Koordinator JPPR Jawa Timur saat dihubungi okezone, Kamis (06/11/2008).

Padahal sesuai dengan ketentuan undang-undang, panitia pengumungutan suara seharusnya menempelkan hasil rekapitulasi suara di masing-masing TPS. Fungsinya agar masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses. Kemudahan untuk mengakses ini membuat kontrol menjadi semakin kuat karena masyarakat mempunyai data pembanding yang sah.

"Di sebuah TPS di Pasuruan, kami sudah mengingatkan kepada ketua panitia pemungutan suara, untuk menempelkan salah satu salinan lembar rekap. Namun dijawab bahwa itu kan cuma sunnah. Akhirnya semua rekap dimasukkan dalam kotak suara dan disegel," ujar Dadan.

Memang ada lembar berita acara penghitungan yang diberikan oleh saksi. Namun sayangnya. Di banyak TPS, saksi yang hadir cuma salah satu dari pasangan cagub. Jika ada saksi dari salah satu pasangan cagub tidak hadir, maka hasil rekapitulasi tidak akan diberikan.

(ful)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »