Program Konversi Elpiji di Kediri Kacau Balau
KEDIRI - Progam konversi minyak tanah ke Elpiji di Kota Kediri Jawa Timur terus menuai masalah. Selain tidak terealisasi sesuai target, pembagian kompor dan tabung di sejumlah kecamatan juga diwarnai pungutan liar.
Sejumlah warga di Kelurahan Ngadiredjo, Kecamatan Kota Kediri mengeluhkan diberlakukannya pembayaran sebesar Rp5.000 untuk satu unit kompor yang diterima. Menurut mereka, pungutan tersebut dilakukan oleh perangkat kelurahan setempat sebagai biaya transportasi yang tidak disediakan pemerintah.
Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Ngadiredjo, Taslan (62) mengatakan, pungutan yang ia lakukan kepada warga merupakan pengganti transportasi armada pengangkut kompor ke rumahnya. Sebab menurut ketentuan pelaksanaan konversi, kompor-kompor tersebut diserah terimakan kepada warga di kantor Kelurahan setempat.
"Daripada warga mengantre di kantor kelurahan, lebih baik mengeluarkan uang Rp5.000 agar bisa diambil di rumah saya," ungkapnya.
Dia menambahkan, penarikan tersebut sudah berdasarkan persetujuan warga. Dia malah balik bertanya, mengapa masih ada warga yang keberatan dengan retribusi tersebut. Apalagi menurutnya penarikan biaya angkut tersebut juga dilakukan oleh perangkat lainnya meski nilainya bervariasi.
RT 4 RW 2 misalnya, di kawasan ini setiap warga penerima kompor diwajibkan menyetorkan uang jasa angkutan sebesar Rp2.500. Uang tersebut diserahkan kepada ketua RT untuk dibayarkan sebagai biaya transportasi angkutan dari kantor kelurahan. "Kalau tidak memberi uang lebih, petugas yang membagi tidak bersedia menurunkan di RT," ungkap Ketua RT 4, Abdul Manan.
Menanggapi pungutan tersebut, Kabag Humas Pemerintah Kota Kediri Haryono menyatakan masih mentolerir pungutan yang dilakukan perangkat. Dia mengakui jika sampai saat ini tidak tersedia anggaran khusus untuk mengantarkan kompor tersebut ke tempat lain selain kelurahan.
"Jika memang warga menghendaki, silakan saja membayar sendiri. Toh konversi di Kediri sangat dipermudah," ungkapnya.
Haryono menambahkan, pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan konversi telah melanggar kesepakatan.
Dari data yang tercatat di pemkot Kediri, petugas distribusi baru bisa merealisasikan 24.219 unit dari 77.014 unit yang tersedia atau 31% dari sasaran yang ditentukan. Ironisnya, keterlambatan ini diakibatkan oleh faktor teknis seperti rusaknya regulator maupun selang gas dari Pertamina.
(Novi Muharrami)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
