JAKARTA - Politisasi isu moral dan agama oleh elit politik menjelang pemilihan umum harus dilawan oleh masyarakat yang ingin memelihara pluralisme di Indonesia.

Kecenderungan pemanfaatan isu ini sudah mulai tampak nyata sikap politisi dalam sejumlah aturan dan undang-undang yang bernuansa moral dan agama.

Contohnya pengesahan undang-undang pornografi dan Surat Keputusan Bersama tentang Ahmadiyah yang ditandatangani oleh tiga menteri. Kedua produk tersebut lahir, ditengarai bukan karena menguatnya kelompok fundamentalis agama, tetapi oportunisme elit politik.

Demikian disampaikan Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana mengomentari laporan tahunan The Wahid Institute 2008 di Hotel Bintang Griya Wisata, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2008).

"Politisasi dan kekerasan atas nama agama adalah modus baru kekerasan negara dalam era reformasi," katanya.

Kamala juga mengingatkan masyarakat untuk mengkritis proses demokratisasi di Indonesia yang banyak dipuji oleh negara lain. Menurutnya kebebasan dasar dalam kehidupan benegara, yakni beragama yang sudah dianggap aman selama ini, justru menjadi sumber pelanggaran baru dalam era reformasi.

"Dulu dalam era orde baru pelanggaran dilakukan atas nama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekarang atas nama agama dan moralitas," ujarnya.

Negara saat ini, demikian Kamala, menjadi perebutan yang belum usai oleh berbagai faksi yang memiliki kepentingan masing-masing. "Karena itu momen pemilu sangat menentukan, ada pertaruhan kebangsaan," kata dia.
(hri)