JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sistem demokrasi prosedural yang terselenggara saat ini belum melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki political will untuk mewujudkan good governance serta clean government yang berpihak kepada rakyat.

"Tahun 2009 merupakan momentum untuk melahirkan pemimpin yang dimaksud," kata ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan, saat menyampaikan pandangan akhir tahun 2008 Fraksi PAN di Warung Daun, Jakarta, Selasa (23/12/2008).

Dalam kesempatan tersebut Zulkifli juga memaparkan beberapa catatan terkait kesalahan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Fraksinya menyesalkan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan energi yang mengindikasikan pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah.

"Implikasi yang paling nyata dari salah kelola terhadap energi ini adalah kelangkaan gas elpiji untuk berbagai keperluan rakyat dan terganggunya industri pupuk," paparnya.

Fraksi PAN juga memandang, implementasi program pemerintah untuk menghemat anggaran dan subsidi dengan melakukan konversi minyak tanah ke gas tidak efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kelangkaan gas dan menimbulkan keresahan masyarakat.

"Ini bukti ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya sendiri, sehingga penyediaan energi pascakonversi dinilai lebih jelek oleh masyarakat," katanya.

Zulkifli juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, selama ini lebih banyak menguntungkan pihak swasta asing dan justru merugikan negara.  "Salah satu yang membahayakan adalah kerusakan lingkungan hidup," pungkasnya.
(ded)