JAKARTA - Pemerintah dinilai masih belum serius mengani masalah kekurangan gizi masyarakat, terbukti masih banyaknya kasus gizi buruk di beberapa daerah. Untuk itu pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan jangka panjang, dalam mengatasi tingginya angka gizi buruk yang mencapai 5,4 persen dari total populasi anak-anak.

"Kondisi ini harus segera diperbaiki," kata Sekjen Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Edith Sumedi, dalam refleksi Hari Susu se-Dunia di Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Menurut dia, keadaan gizi buruk harus ditangani secara medis, yang memerlukan penanganan khusus dalam waktu yang tidak singkat.

Lebih lanjut Edith Sumedi mengungkapkan, kompleksnya permasalahan pangan dan gizi khususnya dan kesehatan, memerlukan penanganan yang holistic dengan pendekatan multidimensional. Keluarga merupakan basis yang diyakini berperan besar
terhadap perbaikan gizi, sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebenarnya masalah gizi kurang dengan kondisi micronutrient deficit, sudah mencapai 40 persen dari total penduduk. Namun Edith optimis, keadaan ini harus dicegah dengan pendekatan preventif, sehingga anak yang gizi kurang dapat ditingkatkan statusnya menjadi keadaan gizi baik, sedangkan anak yang gizi kurang tidak lagi terpuruk ke status gizi buruk.

"Penangan dan perbaikan gizi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk penyajian makanan bergizi, tetapi juga terlibat di bidang edukasi yang tepat sasaran," kata Edith.
Untuk itu, pihaknya bersama Pemerintah daerah dan Departemen Kesehatan RI, memerlukan dukungan sektor suasta untuk pembangunan kesehatan dan gizi.
(Iman Rosidi/Trijaya/hri)