BANDUNG - Sekira 800 Kepala Desa dari 16 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat meminta agar posisinya disesuaikan dengan Sekretaris Daerah yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Dengan diangkatnya Sekda jadi PNS, satu sisi kami bersyukur tapi satu sisi telah menimbulkan kecemburuan Kades dan Perangkat Desa," ujar Ketua DPD Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Ipin Aripin, kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/6/2009).

Atas dasar itu, kata dia, sudah selayaknya dilakukan penyesuaian secara proporsional.

"Akan lebih baik lagi kalau ini dilakukan lebih cepat. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan aparatur desa akan lebih bermakna dalam perkembangannya ke depan," terangnya.

Selain itu, para kepala desa itu meminta pembenahan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Desa. Misalnya, pelayanan publik yang tadinya dilayani Kecamatan dan Kabupaten seperti pembuatan KTP, KK, IMB, dan Pasar secara bertahap bisa diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa.

(lsi)