JAYAPURA - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua meminta Menko Polhukam Widodo AS untuk mengecek kebenaran terkait serangkaian aksi penyerangan yang terjadi di Papua, yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga yang tergabung dalam anggota Papua Merdeka (OPM).

"Saya minta ke Menko secara khusus persoalan adanya gejala yang aneh. Setiap aksi penyerangan yang terjadi dituding oleh aparat keamanan sebagai anggota OPM. Semua orang Papua dicap sebagai OPM. Pak Menteri sudah menampung aspirasi ini dan akan dicek. Tolong cari tahu, OPM macam apa ini yang melakukan aksi penyerangan beberapa waktu lalu," ujar Agus kepada wartawan, usai acara pertemuan tertutup dengan Widodo AS bersama Muspida Provinsi Papua, Ketua KPUD Papua di Gedung Negara, Senin (8/6/2009) sekira pukul 23.15 WIT.

Dia mengaku, aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok warga yang dituding sebagai anggota OPM di sejumlah daerah di Papua termasuk aksi penguasaan Lapter Kapeso, Mamberamo Raya yang jelas gejalanya bukan dilakukan oleh OPM.

"Keberadaan pasukan OPM tidak ada di Kapeso, Mamberamo Raya. Aneh, apa mereka itu OPM murni atau OPM ternakan. Karena, saat ini banyak sekali OPM ternakan," jelasnya.

Sementara itu, Widodo AS mengatakan, pertemuan tertutup bersama Muspida Papua membahas menyangkut kelanjutan pelaksanaan pemilu. Ada dua hal yang menjadi konsentrasi, adanya jaminan akurasi DPT pada pelaksanaan Pilpres 8 Juli mendatang dan distribusi logistik pilpres ke seluruh kabupaten/kota di Papua.

"Pada pelaksanaan Pileg di Papua 9 April lalu, sebanyak 150 TPS tidak bisa melakukan pemungutan suara pada jadwal yang telah ditetapkan.. Semoga, pada pilpres mendatang, keseluruhan TPS di Papua dapat melakukan pemungutan suara pilpres secara serempak," ujarnya.

Kedua, yang dibahas pelaksanaan pembangunan di Papua berbasis payung otonomi khusus (Otsus).di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemprov Papua mencanangkan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) yang diintegrasikan dengan program nasional yakni Pemberdayaan Masyarakarat Mandiri. Program ini menjadi idola yang diyakinkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua," ujarnya.

Ketiga, persoalan keamanan di Papua. Secara objektif, terjadi ekskalasi politik yang semakin memanas selama tahun 2009. Persoalan keamanan yang memanas di Papua bukan sekadar mengganggu pelaksanaan pemilu, tetapi akan mengganggu pelaksanaan pembangunan di Papua.

"Kita juga melihat adanya faktor-faktor non keamanan seperti masalah sosial, ekonomi dan sebagainya. Mari kita lihat secara objektif. Kalau itu bisa kita tangani, maka persoalan di Papua bisa diselesaikan," tandasnya.(lsi)
(Charles Tangkepayung/RCTI/mbs)