JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan melakukan tiga langkah strategis guna menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat dengan Malaysia. Langka tersebut antara lain, mempercepat perundingan tentang batas wilayah dengan negeri Jiran itu.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang ditemui wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR mengatakan, perundingan babak ke-14 antar kedua negara akan digelar Juli mendatangdi Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut dia, tiga belas perundingan sebelumnya telah dilakukan sejak Maret 2005.

Tim teknis Indonesia dalam perundingan tersebut akan dipimpin oleh Dirjen Perjanjian Internasional Deplu Arif Hafas Oegroseno. Untuk memperkuat diplomasi, tim ini antara lain akan didukung oleh Departemen Pertahanan dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Juwono mengakui, perundingan selama ini selalu berjalan alot karena sejak tahun 2004, Malaysia mengubah batas kedaulatannya usai memiliki pulau Sipadan dan Ligitan.

"Itu menurut mereka adalah hak mereka karena mereka pakai peta (19)79," katanya.

Hal ini, kata dia, turut menuai protes dari negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina dan China.

Strategi kedua, Pemerintah dari kedua negara berkomitmen untuk menghindari tindakan provokatif dan gelar kekuatan terutama oleh tentara laut diraja Malaysia.

"Yang ketiga kita menegaskan kedaulatan Negara Kedaulatan Republik Indonesia harus tetap dipelihara," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga kembali menegaskan keyakinan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Sebab kata dia, Indonesia lebih patuh terhadap prinsip negara kepulauan daripada Malaysia.

Indonesia juga lebih dahulu memberikan konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola kekayaan alam di Ambalat yaitu Unocal, perusahaan migas Amerika dan ENI perusahaan Italia.


(ded)