JAKARTA - Desakan dan tekanan yang diberikan Pemerintah Indonesia soal blok Ambalat berbuah hasil. Pemerintah Malaysia akhirnya meminta maaf atas pelanggaran yang dilakukan angkatan perangnya.

Ini diungkapkan anggota DPR Komisi I, Yusron Ihza saat jumpa pers di terminal II Bandara Soekarno Hatta, seusai melakukan pertemuan dengan pejabat Malaysia, Tangerang, Kamis (11/6/2009).

"Kami menyampaikan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Sehingga kami minta jangan terjadi tumpang tindih, dan mereka berjanji akan menarik kapal patroli sehingga tidak terjadi koflik fisik," kata Yusron.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula empat pejabat Malaysia di antaranya Wakil Ketua DPR Malaysia Dato' Wan Junaidi, Mentri Pertahanan Malaysia Dato' Sri Ahmad Zahid Bin Hamidi, Wakil Menlu Malaysia Kohilan Pillay, dan Panglima Perang Diraja Laksamana Sri Dato Sri Abdul Aziz Jaafar.

Melihat kemajuan tersebut, lanjut Yusron, pihaknya meminta agar semua pihak bisa menahan diri dan cooling down untuk masalah Ambalat. "Mari kita cooling down dulu," tuturnya.

Yusron menyakini, klaim Ambalat milik Indonesia telah diakui internasional. Salah satunya pernjanian konvensi PBB. Sedangkan Malaysia hanya memiliki peta tahun 1979.

"Secara hukum kita didukung banyak negara lewat perjanjian tersebut. Sedangkan Malaysia hanya memilik peta saja," tegasnya.

Jika Malaysia melakukan pelanggaran lagi di Ambalat, Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada tentara yang melakukannya lagi.

"Oleh sebab itu, masalah Ambalat harus dilakukan dan ditindaklanjuti pemerintah Indonesia, seperti menentukan garis batas, itu sangat penting agar tidak terjadi klaim-klaim kembali," kata politisi PDIP Andreas Pareira yang ikut dalam rombongan tersebut.
(kem)