JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS Mustafa Kamal menolak disebut cari muka dan sok bersih terkait penolakan partainya terhadap rencana pemberian cincin kenang-kenangan kepada anggota DPR yang akan purnatugas pada September besok.

"Labih baik dikatakan sok bersih daripada sok kotor dan lebih baik daripada tidak bersikap," kata Mustafa dalam diskusi di ruang pers DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (12/6/2009).

Menurut dia, sikap PKS yang terkesan terlambat merupakan konsekuensi dari undang-undang susunan dan kedudukan serta tata tertib DPR yang memungkinkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengambil keputusan tanpa diketahui seluruh legislator. Meskipun, kata dia, seluruh fraksi memiliki wakil di BURT. "Tapi seringkali komunikasi anggota dan ketua fraksi itu kurang," katanya.

Untuk mencegah hal seperti ini terus terulang, Mustafa mengusulkan perlunya reformasi Susduk dan tata tertib DPR untuk periode mendatang. Sehingga, rencana pengadaan barang dan jasa, seperti cincin diputuskan dalam rapat paripurna. "Jadi, tidak ada lagi alasan anggota dewan tidak tahu karena keputusannya melalui paripurna," ujarnya.

Mustafa mengatakan fraksinya akan konsisten menolak pemberian cincin walaupun, pada awalnya PKS ikut mendukung. Kebijakan serupa juga akan diterapkan terhadap menteri-menteri dari PKS yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu. "Kami akan menyampaikan hal itu melalui presiden partai," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota PDIP, Topane Gayus Lumbuun juga menyatakan hal senada. Dia menyampaikan meskipun PDIP ikut menyetujui pengadaan cincin dalam BURT bukan berarti kebijakan tersebut tak bisa diubah. "Keputusan itu tidak mutlak bisa direvisi atau berubah menurut keadaan," ujarnya.


(ful)