Proyek-Proyek Besar di Jakarta Timur Mandek

|

JAKARTA - Sebanyak empat proyek besar di Jakarta Timur mandek alias tidak berjalan sesuai rencana. Keempat proyek tersebut adalah Banjir Kanal Timur (BKT), Double Double Track (DDT), dan pembangunan tol  Bekasi, Cakung, Kampung Melayu (Becak kayu), serta pembangunan kawasan Sentra Primer Timur.

Walikota Jakarta Timur Murdhani mengakui adanya kemandekan terhadap pembangunan proyek-proyek tersebut dan mengatakan kendalanya adalah masalah pokok pembebasan lahan. Termasuk juga lahan untuk proyek penambahan jalur ganda kereta api atau DDT.

"Masalah pembebasan lahan untuk proyek BKT tahun ini harus sudah rampung," ungkapnya saat ditemui di Kantornya Jalan Sentra Primer Baru Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2009).

Pembangunan proyek yang tertunda lainnya di wilayah Jakarta Timur adalah pembangunan Sentra Primer Timur di Cakung, Pulogebang. Pembangunan kawasan sentra primer timur ini menurut walikota terkendala akses jalan yang tidak memadai.

"Akses yang lancar saat ini hanya dari Jalan I Gustri Ngurah Rai saja, tidak ada jalan pintas yang lebih lancar lagi," ungkapnya.

Terkait proyek sentra prmier timur ini, walikota masih menunggu pembangunan fly over Bintara rampung. Terlambatnya pembangunan proyek-proyek ini dikhawatirkan dapat membuat  para investor enggan menanamkan modalnya.

Hingga saat ini proyek -proyek di Jakarta Timur masih terkendala pembebasan lahan. Pembangunan kawasan Sentra Primer Timur rencananya dibangun di atas lahan seluas 96 hektar.

Kawasan tersebut rencananya memadukan antara kantor pusat pemerintahan, perkantoran, pemukiman, dan tempat rekreasi. Pembangunan di kawasan ini berdasarkan pada Perda No 6 Tahun 1999.

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010 dengan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan unggulan bertaraf nasional. Pembangunan kawasan sentra primer baru timur merupakan kawasan yang cukup strategis karena menghubungkan kawasan Bekasi dan Jakarta.

Sementara itu, terkait masalah BKT menurut Sekko Jakarta Timur Arifin mengatakan pihaknya tinggal menunggu penyelesaian pembebasan lahan untuk trase kering saja.

"Karena trase basah tinggal menunggu kepastian hukumnya saja, karena sudah dikonsinyiasikan," ungkapnya.

Dia menambahkan, pihakya Jumat 19 Juni nanti, akan melanjutkan pembayaran BKT. Untuk masalah proyek DDT, pihaknya mengakui masih terkendala oleh pembebasan lahan.

"Ada sebuah lahan yang bersengketa antara warga dengan pihak PJKA sehingga kami harus melakukan pengukuran ulang," pungkas Arifin.

(nov)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    JK: Menko Polhukam Takut Munas Golkar di Bali Ricuh