JAKARTA - Penyelesaian kasus Blok Ambalat masih terkatung-katung. Alhasil, kemampuan pemerintah dalam hal diplomasi dikesankan lemah terkait menghadapi pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI oleh negara Malaysia.

Namun Menteri Luar Negeri (Menlu) Hasan Wirayuda berkelit bila pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri (Deplu) lemah dalam upaya diplomasi perkara Blok Ambalat. "Kalau diplomasi tidak bisa dikatakan lemah, karena sudah merupakan kebijakan yang diambil pemerintah," katanya di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2009).

Hasan menjelaskan, untuk menyelesaikan Ambalat Deplu mengambil jalur perundingan atau diplomasi. Langkah ini mengacu kepada ketentuan konvensi hukum laut tahun 1982. "Yang mungkin dikesankan lemah dalam masalah Ambalat, terkahir muncul ke permukaan memang Deplu menyampaikan bahwa kita masih akan mengecek kembali praktiknya selama ini," aku Menlu.

Menurut Hasan, SOP yang berlaku adalah bahwa bila terjadi pelanggaran oleh kapal Angkatan Laut Malaysia, maka TNI Al menyampaikan informasi lengkap mengenai pelanggaran baru, kapal jenis apa, wilayah bagian mana, koordinatnya berapa, kemudian tindakan yang diambil TNI AL apa.

"Kami terakhir ini belum terima informasi apa-apa. Tapi malah sudah menjadi isu publik. Oleh karena itu, wajarlah kalau Deplu akan mengecek kembali, karena biasanya kita mengeceknya secara teliti," imbuhnya.


(ram)